JAKARTA,Coretansatu.com— Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera memeriksa dugaan penyimpangan proyek dan pengelolaan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan.
Desakan ini muncul setelah berbagai temuan dan sorotan publik terkait utang proyek, indikasi kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, hingga dugaan penggunaan material ilegal dalam sejumlah proyek BPBD Halsel terus bermunculan ke ruang publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan mencatat indikasi kelebihan pembayaran proyek BPBD Halsel mencapai sekitar Rp1,02 miliar.
Ketua Bidang DPP IMM, Usman Mansur, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh lagi dianggap sekadar kesalahan administrasi biasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“APH harus segera turun dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat. Jangan biarkan dugaan kejahatan anggaran tumbuh di atas penderitaan rakyat. Ini uang negara, bukan milik pribadi yang bisa dipermainkan sesuka hati,” tegas Usman Mansur.
DPP IMM menilai, banyaknya temuan dan persoalan yang terus muncul menunjukkan adanya dugaan lemahnya pengawasan hingga potensi praktik yang merugikan keuangan daerah. Sejumlah laporan media juga menyoroti proyek BPBD Halsel yang diduga menggunakan material dari galian C ilegal serta tidak dilengkapi papan proyek sebagai bentuk transparansi publik.
“Kalau proyek pemerintah sampai diduga memakai material ilegal dan ditemukan indikasi kelebihan bayar miliaran rupiah, lalu pemerintah memilih diam, maka publik berhak curiga ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ini tidak boleh dibiarkan.”
Menurut Usman Mansur, APH tidak boleh menunggu tekanan publik semakin besar baru bergerak melakukan pemeriksaan.
“Jangan tunggu rakyat kehilangan kepercayaan total terhadap hukum. Kejaksaan dan Kepolisian harus segera memanggil, memeriksa, dan mengusut seluruh pihak terkait. Siapa pun yang terlibat wajib bertanggung jawab di depan hukum.”
DPP IMM juga menyoroti adanya persoalan utang proyek BPBD Halsel yang sebelumnya menjadi sorotan publik akibat dugaan ketidakjelasan pembayaran dan selisih angka dalam laporan keuangan daerah. IMM menilai kondisi tersebut semakin memperkuat alasan bagi APH untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh.
“Jangan sampai APBD berubah menjadi ruang gelap yang sulit diawasi rakyat. Ketika banyak persoalan muncul secara bersamaan, maka negara wajib hadir untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah.”
DPP IMM memperingatkan bahwa apabila aparat penegak hukum tetap lamban dan terkesan membiarkan persoalan ini, maka publik akan menilai ada pembiaran terhadap dugaan penyimpangan anggaran.
“Ini bukan sekadar soal administrasi proyek. Ini menyangkut integritas pemerintah dan wibawa hukum. Jika dugaan-dugaan ini terus dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas, maka publik akan melihat bahwa hukum sedang kehilangan keberaniannya di hadapan kekuasaan.”
Sebagai penutup, DPP IMM memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah hukum yang nyata dari aparat penegak hukum.
“Kami mendesak APH segera bertindak. Jangan biarkan dugaan penyimpangan anggaran menjadi kejahatan yang dianggap biasa. Sebab setiap rupiah uang rakyat yang hilang akibat permainan proyek adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat,”Pungkas, Usman Mansur.
Editor : Admin Coretansatu.com
