JAKARTA,Coretansatu.com – Seorang pengamat politik asal Kabupaten Karya, Tegal, dan Brebes, ( Surolos ), angkat bicara terkait putusan Mahkamah Agung yang menyebut nama Shanty Alda dalam kasus dugaan suap sebesar Rp250 juta kepada mendiang mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Ia mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum melakukan penindakan lebih lanjut terhadap Shanty Alda meski namanya disebut jelas dalam amar putusan.
Menurut Surolos, dalam dokumen putusan Mahkamah Agung halaman 178 nomor 6 disebutkan bahwa sekitar Desember 2003 di Widagari, Jakarta Selatan, terdakwa AGK menerima uang tunai sebesar Rp250 juta dari Shanty Alda. Dengan adanya fakta hukum tersebut, kata Surolos, tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk berhenti menelusuri aliran dana maupun peran pihak-pihak yang terlibat.
“Kami sebagai pengamat politik mempertanyakan, kenapa KPK berhenti begitu saja? Ini jelas-jelas ada putusan pengadilan yang menyebut adanya suap. Kalau tidak dikejar hingga tuntas, ini menimbulkan tanda tanya besar,” tegasnya. Ia menilai, penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperburuk citra lembaga antirasuah di mata publik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Surolos juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam atas kasus ini. Ia meminta Presiden menunjukkan ketegasan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Pak Presiden, jangan tebang pilih. Ini sudah jelas ada putusan. Masa didiamkan begitu saja?” ujarnya.
Desakan penuntasan kasus ini sebelumnya juga datang dari kalangan mahasiswa. Pada Rabu lalu, massa dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) menggelar aksi di depan Gedung KPK, menuntut agar Shanty Alda segera diperiksa. Mereka membawa poster bertuliskan “Usut Tuntas Suap Shanty Alda ke Abdul Gani Kasuba”.
Surolos menyatakan mendukung penuh gerakan mahasiswa tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kasus ini. “Kalau dibiarkan, ini jadi preseden buruk. Jangan sampai kasus suap ini seolah-olah dibiarkan menguap,” kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat di daerah Maluku Utara seperti Pulau Gebe mendambakan negara yang bersih dari praktik suap dan korupsi. “Kami ini rakyat kecil, tapi kami tidak mau Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang merasa bisa membeli hukum,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Surolos menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti hanya karena pihak yang disuap telah meninggal dunia. “Kalau ada backingan di belakang Shanty Alda, kita sikat semuanya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Editor : Admin Coretansatu.com









