Oleh:
Agung Wahyudin Musa
TERNATE, Coretansatu.com. Membaca kembali doktrin hukum perdata membawa kita pada ruang sunyi yang sering luput dari hiruk-pikuk pembangunan: ruang di mana hak milik, rasa aman, dan ikatan sosial warga bergesekan dengan kekuasaan ekonomi. Setiap kali membicarakan relokasi warga akibat ekspansi tambang, kita tidak sedang membahas pemindahan rumah semata, tetapi pemindahan kehidupan itu sendiri.
Dalam banyak literatur hukum, relokasi selalu ditempatkan sebagai urusan administratif: izin diterbitkan, kompensasi dinilai, kemudian warga dipindahkan. Namun saat kita menutup buku dan memandang kehidupan di desa-desa lingkar tambang dengan rumah yang dibongkar, tanah yang berubah status, dan penghidupan yang hilang, barulah tampak bagaimana hukum perdata memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar mengatur ganti rugi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Relokasi adalah tindakan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dan setiap kerugian, bagaimana pun bentuknya, menuntut ada pihak yang bertanggung jawab.
Fenomena ini terlihat jelas di banyak wilayah tambang di Indonesia. Di sejumlah desa lingkar industri nikel, misalnya, warga mengeluhkan perpindahan yang dilakukan tanpa musyawarah memadai, penilaian ganti rugi yang tidak transparan, hingga hilangnya akses lahan yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan keluarga. Dalam situasi seperti itu, relokasi bukan lagi proses administratif, tetapi perbuatan yang menimbulkan kewajiban perdata.
Hukum perdata mengenal dua gerbang utama pertanggungjawaban: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada praktik relokasi, keduanya bisa muncul bersamaan. Banyak perusahaan tambang menggunakan “perjanjian kesediaan pindah” sebagai dasar kontraktual. Namun doktrin kehendak mengingatkan bahwa sebuah perjanjian yang ditekan oleh situasi timpang ketidaktahuan warga, tekanan ekonomi, atau ketidakmampuan menolak menimbulkan pertanyaan serius tentang kemurnian persetujuan.
Perjanjian yang lahir dari ketidakseimbangan posisi bisa dipersoalkan sebagai perjanjian yang cacat, sehingga berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata bagi perusahaan. Bahkan jika perjanjian dianggap sah, pelaksanaan relokasi yang menimbulkan kerugian di luar yang disepakati dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.
Di sisi lain, relokasi yang dilakukan tanpa kajian mendalam terhadap dampak sosial dan ekonomi warga merupakan bentuk kelalaian. Dalam doktrin perbuatan melawan hukum, kelalaian ini cukup untuk membebankan tanggung jawab ganti rugi. Relokasi tidak hanya menghilangkan tempat tinggal; ia dapat menghilangkan mata pencarian, akses pendidikan, ikatan sosial, sampai rasa aman psikologis. Semua ini adalah bentuk kerugian yang dapat dituntut secara perdata.
Konsep due care “kewajiban kehati-hatian dalam tindakan” seharusnya menjadi fondasi perusahaan. Perusahaan diwajibkan tidak hanya memindahkan warga secara fisik, tetapi memastikan kehidupan mereka tidak jatuh lebih buruk setelah relokasi. Jika perusahaan gagal memenuhi standar itu, maka tanggung jawab perdata melekat.
Namun perusahaan bukan satu-satunya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam banyak kasus, relokasi didorong oleh kebijakan pemerintah daerah melalui keputusan tata ruang, izin tambang, atau penetapan wilayah operasi. Bila keputusan administratif itu cacat prosedur, melanggar asas transparansi, atau mengabaikan hak masyarakat, maka negara dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.
Hukum perdata memungkinkan warga menuntut tidak hanya kompensasi material, tetapi juga pemulihan. pemulihan kehidupan, bukan sekadar pemulihan tanah.
Dalam konteks ini, tanggung jawab perdata berfungsi sebagai rem atas ekspansi tambang yang mengabaikan manusia. Ia adalah koreksi terhadap logika pembangunan yang lebih cepat menghitung tonase mineral daripada menghitung kerugian sosial.
Relokasi warga tanpa perlindungan yang memadai adalah bentuk ketidakadilan yang sering dibungkus oleh bahasa teknokratis. Tetapi kerugian tetap kerugian, dan hukum memiliki kewajiban untuk memastikan tidak ada warga yang terlempar dari tanahnya tanpa perlindungan.
Pada akhirnya, pembacaan ulang relokasi dari kacamata hukum perdata menegaskan bahwa warga bukan objek yang boleh dipindahkan sesuka hati. Mereka adalah pemilik hak, dan setiap hak yang terganggu membawa konsekuensi.
Tanggung jawab perdata bukan sekadar kewajiban ganti rugi; ia adalah cara hukum memastikan bahwa pembangunan tambang tidak berdiri di atas kerugian yang dibiarkan menggantung. Dalam relokasi, yang dipertaruhkan bukan hanya tanah, tetapi keberlanjutan hidup. Hukum perdata, dengan segala doktrin dan asas yang dimilikinya harus hadir sebagai penyeimbang di tengah derasnya ekspansi industri.
Di sinilah makna terdalam dari membahas tanggung jawab perdata dalam relokasi akibat tambang: bahwa pembangunan tidak boleh membungkam hak warga, dan bahwa hukum tidak boleh berdiri di pinggir sebagai penonton ketika kehidupan masyarakat dipindahkan tanpa perlindungan yang layak.
