Satpol-PP Halsel Didesak Ungkap Sejumlah LC Di Kafe, Publik Pertanyakan Komitmen Bupati

- Penulis Berita

Rabu, 15 Oktober 2025 - 16:13

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALSEL,Coretansatu.com — Desakan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kian menguat. Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) diminta untuk secara terbuka mengumumkan jumlah pemandu lagu atau lady companion (LC) yang beroperasi di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di Halmahera Selatan.

Tuntutan ini mencuat seiring maraknya aktivitas kafe remang-remang yang diduga kuat tidak hanya menyediakan fasilitas karaoke, tetapi juga praktik hiburan yang menjurus pada eksploitasi perempuan. Masyarakat menilai, selama ini pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap fenomena tersebut.

Desak itu juga datang dari SEMMI Malut, mereka menilai keberadaan LC di berbagai titik tidak lagi bisa dianggap sebagai isu kecil. Mereka mempertanyakan sejauh mana Satpol-PP menjalankan tugas penegakan Perda ketertiban umum, atau justru membiarkan aktivitas tersebut berlangsung demi kepentingan tertentu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika pemerintah memang serius menjaga moral dan ketertiban masyarakat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah transparansi. Jangan pura-pura tidak tahu soal jumlah LC di Halsel,” tegas Sarjan Ketua SEMMI Malut.

Menurutnya, keterbukaan data bukan hanya untuk konsumsi media semata, tetapi menjadi pijakan penting bagi langkah pengawasan dan penindakan. Tanpa kejelasan angka, pemerintah dianggap gagal membaca persoalan sosial yang sedang tumbuh di tengah masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Satpol-PP tidak hanya melakukan razia seremonial yang berakhir tanpa tindak lanjut. Mereka menuntut adanya laporan resmi ke publik mengenai hasil penertiban yang dilakukan, termasuk status legalitas kafe-kafe yang mempekerjakan LC.

Fenomena ini bahkan disebut berpotensi berdampak pada generasi muda jika tidak diawasi secara ketat. Sejumlah lokasi diduga beroperasi dekat dengan pemukiman warga dan akses jalan umum yang kerap dilalui pelajar.

Desakan ini diakhiri dengan peringatan keras: bila pemerintah tak segera merespons, maka masyarakat bersama elemen pemuda siap turun langsung melakukan investigasi mandiri dan menyampaikan temuannya ke publik secara terbuka.

Kini sorotan tertuju kepada Bupati Halsel, apakah memilih bersikap tegas menertibkan, atau diam dan dianggap melindungi

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Jual Beli IUP Haltim Disorot, LKBHMI Cabang Ternate Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas
PW SEMMI Maluku Utara Desak Kejati Segera Tangkap Drs. H. Iqbal Ruray Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Hujan Deras Guyur Kota Weda, Tiga Desa Terendam Banjir: Warga Soroti Kinerja Pemda
Dugaan SPPD Fiktif Rp26,3 Miliar Mengguncang DPRD Ternate, FORMAPAS Desak KPK Tetapkan Tersangka!
Nekat Buka Saat Idul Adha, Star Cave Karaoke Terancam Ditutup Satpol PP Halteng
Di Tengah Gemerlap Industri Nikel, BPK Temukan Kekurangan Pungutan Pajak Listrik Halteng Capai Rp7,9 Miliar
Nazlah Gunakan Dana Pribadi untuk Kurban, Sherly Salurkan Sapi lewat APBD
Retak di Lingkar Kekuasaan, Nazlah Mulai Dibaca Jadi Penantang Sherly 2030

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:04

Rp 2,2 Triliun Kerugian Lingkungan Diduga Menganga, DPP IMM: PT. Halmahera Sukses Mineral Jangan Tutup Mata Perusak Ekologi

Selasa, 2 Juni 2026 - 11:58

Formapas Malut Mendesak ESDM dan APH Usut Aktifitas Pertambangan PT HSM Yang Diduga Ilegal.

Kamis, 28 Mei 2026 - 05:42

Usman Mansur Tagih Janji Kejati Malut, Jangan Main-Main dengan Skandal Tunjangan DPRD: Kuntu Daud Harus Bertanggung Jawab!

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:02

Formapas Malut: Desak Cabut IUP PT Priven Lestari, Jangan Korbankan Gunung Wato-Wato Demi Keserakahan Tambang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:51

PP Formapas: Menteri PU Harus Taat Hukum, Copot Kepala BPJN Malut yang Diduga Terseret Pusaran Korupsi dan Polemik MBG

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09

DPP IMM Soroti Utang Proyek BPBD Halsel, Usman Mansur: Jangan Jadikan APBD sebagai Kuburan Transparansi

Senin, 25 Mei 2026 - 17:57

Usman Mansur: Jangan Jadikan Buruh Tumbal Keuntungan Perusahaan, Dugaan Kezaliman di PT Sampoerna Kayoe Harus Diusut!

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:35

Skandal Tambang Haltim Meledak! DPP IMM Minta Aparat Usut Dugaan Izin Bermasalah PT Sumberdaya Arindo

Berita Terbaru