Silaturahmi Ramadhan Jadi Momentum, Pemuda Timur Tegaskan Sikap Konstitusional soal Posisi Polri

- Penulis Berita

Selasa, 3 Maret 2026 - 13:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama

Foto: Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama

JAKARTA,Coretansatu.com– Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Sikap tersebut disampaikan dalam momentum silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri elemen pemuda lintas daerah di Indonesia Timur.

Dalam pidatonya, Sandri menekankan bahwa generasi muda Indonesia Timur bukanlah kelompok termarginalkan, melainkan komunitas yang sedang tumbuh dan menguat dalam percaturan kebangsaan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita ini bukan termarginalkan. Kita memang baru berkembang dan menemukan momentum untuk bersatu. Silaturahmi seperti ini adalah fondasi membangun kekuatan kolektif,” ujarnya.

‘ Tegas pada Konstitusi dan Supremasi Sipil

Presidium Pemuda Timur memandang dukungan terhadap Polri di bawah Presiden sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat **Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Sandri, garis komando langsung di bawah Presiden menjadi kunci menjaga profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan global berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan independen, Polri harus tetap berada di bawah Presiden,” tegasnya.

Ia menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi serta membuka ruang politisasi yang dapat mengganggu independensi aparat.

‘Antisipasi Konflik di Kawasan Timur.

Presidium Pemuda Timur juga menyoroti pentingnya posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas sosial di kawasan timur Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama.

Sandri menegaskan, independensi Polri adalah faktor penting dalam mencegah konflik horizontal, baik antar kampung, antar kelompok, maupun antar agama.

“Menjaga independensi Polri berarti menjaga Indonesia. Terutama di Timur, di mana keragaman adalah kekuatan sekaligus tantangan,” katanya.

‘Empat Sikap Politik Pemuda Timur.

Dalam deklarasi politiknya, Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap tegas

1. Setia pada Konstitusi – Berpegang teguh pada amanat UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

2. Menjaga Independensi Polri – Menolak segala bentuk intervensi struktural yang berpotensi melemahkan netralitas kepolisian.

3. Polri sebagai Penyatu Nusantara – Mendukung posisi Polri langsung di bawah Presiden demi stabilitas nasional.

4. Dukung Transformasi Presisi – Mendukung transformasi Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Di akhir pernyataannya, Sandri menegaskan bahwa Pemuda Timur siap menjadi garda moral dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kami berdiri tegak. Upaya melemahkan Polri secara struktural adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Sumber Berita : M Nur

Berita Terkait

Matangkan Mubes Ke-I, Pemuda Fagogoru Jabodetabeka-Banten Gelar Konsolidasi Besar di Jakarta
Dugaan Permintaan Dana Rp35 Juta ke Lima Perusahaan Tambang, DLH Malut Disorot: Gubernur Diminta Periksa dan Bertindak Tegas
Ngotot Wacanakan Negara Federal, Dua Anggota DPD Malut Dituduh Khianati NKRI
Rencana Utang Rp1 Triliun Pemprov Malut Tuai Kritik, FORMAPAS MALUT: Jangan Bebani Rakyat Dengan Utang
Pembahasan AMDAL PT Feni Halmahera Timur di Jakarta Dinilai Cederai Partisipasi Publik dan Hak Masyarakat Terdampak
SMIT Kecam Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai: Menyangkal Rasisme Pascakonflik Matraman Sama dengan Menutup Mata atas Kegagalan Negara
SMIT Kecam Pola Komunikasi Polda Metro Jaya: Picu Rasisme Terhadap Warga Indonesia Timur Pasca-Kasus Matraman
Paradoks Pencabutan Status 3T Terhadap Percepatan Pembangunan di Kabupaten Taliabu

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 14:40

IMM Desak Polda Malut Segera Tersangkakan Pengusaha BT Kasus Rentenir Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:35

Kecam Kadisparbud, PWI Halsel: Jangan Jadi ‘Humas’ Kusu Island Resort dan Abaikan Kebebasan Pers!

Selasa, 21 April 2026 - 09:30

BWS Malut Dinilai Tak Bertaring Evaluasi PPK, FORMAPAS Bakal Laporkan Proyek Rp. 42 Miliar ke KPK 

Kamis, 19 Maret 2026 - 15:21

Izin Bermasalah, Aktivitas Tambang Emas Hasan Hanafi di Pulau Obi Picu Kerusakan Lingkungan

Rabu, 4 Maret 2026 - 08:52

Fee Misterius PT. Intimkara Menguap, Warga Desa Hapo Murka!

Rabu, 11 Februari 2026 - 11:27

Teror Berulang Di Babang: Remaja 16 Tahun Diduga Kembali Diculik Kerabat Terlapor Kasus Pengeroyokan

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:18

Fakta Hukum Diabaikan, API Dinilai Jadi Humas Korporasi Tambang Ilegal di Halmahera Timur

Rabu, 17 Desember 2025 - 10:49

Keberanian Di Tengah Ketidakadilan: Sumiati Majid Serukan Penuntasan Kasus Halsel Express 01

Berita Terbaru