Silaturahmi Ramadhan Jadi Momentum, Pemuda Timur Tegaskan Sikap Konstitusional soal Posisi Polri

- Penulis Berita

Selasa, 3 Maret 2026 - 13:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama

Foto: Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama

JAKARTA,Coretansatu.com– Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Sikap tersebut disampaikan dalam momentum silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri elemen pemuda lintas daerah di Indonesia Timur.

Dalam pidatonya, Sandri menekankan bahwa generasi muda Indonesia Timur bukanlah kelompok termarginalkan, melainkan komunitas yang sedang tumbuh dan menguat dalam percaturan kebangsaan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita ini bukan termarginalkan. Kita memang baru berkembang dan menemukan momentum untuk bersatu. Silaturahmi seperti ini adalah fondasi membangun kekuatan kolektif,” ujarnya.

‘ Tegas pada Konstitusi dan Supremasi Sipil

Presidium Pemuda Timur memandang dukungan terhadap Polri di bawah Presiden sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat **Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Sandri, garis komando langsung di bawah Presiden menjadi kunci menjaga profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan global berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan independen, Polri harus tetap berada di bawah Presiden,” tegasnya.

Ia menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi serta membuka ruang politisasi yang dapat mengganggu independensi aparat.

‘Antisipasi Konflik di Kawasan Timur.

Presidium Pemuda Timur juga menyoroti pentingnya posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas sosial di kawasan timur Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama.

Sandri menegaskan, independensi Polri adalah faktor penting dalam mencegah konflik horizontal, baik antar kampung, antar kelompok, maupun antar agama.

“Menjaga independensi Polri berarti menjaga Indonesia. Terutama di Timur, di mana keragaman adalah kekuatan sekaligus tantangan,” katanya.

‘Empat Sikap Politik Pemuda Timur.

Dalam deklarasi politiknya, Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap tegas

1. Setia pada Konstitusi – Berpegang teguh pada amanat UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

2. Menjaga Independensi Polri – Menolak segala bentuk intervensi struktural yang berpotensi melemahkan netralitas kepolisian.

3. Polri sebagai Penyatu Nusantara – Mendukung posisi Polri langsung di bawah Presiden demi stabilitas nasional.

4. Dukung Transformasi Presisi – Mendukung transformasi Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Di akhir pernyataannya, Sandri menegaskan bahwa Pemuda Timur siap menjadi garda moral dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kami berdiri tegak. Upaya melemahkan Polri secara struktural adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Sumber Berita : M Nur

Berita Terkait

FORMAPAS Maluku Utara Tagih Janji Pemda Halmahera Selatan, Desak Legalkan Tambang Rakyat Kusubibi
Formapas Malut Desak Kejati Seret Abdulkadir Nur Ali, Yang Diduga Aktor Intelektual Korupsi ISDA Taliabu
DPP IMM: HSM Jangan Pura-Pura “Pongo dan Pilo”, Denda Saja Tidak Cukup, Cabut IUP Sekarang!
Tolak Denda Rp2,27 Triliun, DPP IMM Desak DPR Cabut IUP PT Halmahera Sukses Mineral
Rp 2,2 Triliun Kerugian Lingkungan Diduga Menganga, DPP IMM: PT. Halmahera Sukses Mineral Jangan Tutup Mata Perusak Ekologi
Formapas Malut Mendesak ESDM dan APH Usut Aktifitas Pertambangan PT HSM Yang Diduga Ilegal.
DPP IMM Mendesak APH Segera Periksa Dugaan Penyimpangan di BPBD Halsel: “Jangan Biarkan Kejahatan Anggaran Tumbuh di Atas Penderitaan Rakyat
Usman Mansur Tagih Janji Kejati Malut, Jangan Main-Main dengan Skandal Tunjangan DPRD: Kuntu Daud Harus Bertanggung Jawab!

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 08:19

Sikap Cuek Kades Sawadai Soal Isu Nikah Siri Picu Kritik Pedas Praktisi Hukum

Kamis, 16 Juli 2026 - 06:01

Konvoi Piala Dunia di Halsel Berjalan Aman dan Tertib Dibawah Pengawalan Satlantas

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:34

Sisa 140 Meter Tak Tuntas, APH Diminta Soroti Proyek BPBD Halsel

Rabu, 15 Juli 2026 - 08:02

PWI Halsel Desak Danyonif 867 Proses Hukum Oknum TNI Diduga Tampar Wartawan saat Nonton Bola

Rabu, 15 Juli 2026 - 06:36

Wartawan Dianiaya Oknum TNI, KNPI Halsel Minta Pelaku Diproses Hukum 1×24 Jam

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:18

Proyek Talud Pantai Darurat di Samat Terancam Mangkrak: Sisa 140 Meter Tak Tuntas

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:53

Penganiayaan Guru PPPK di Halsel: Terduga Pelaku Terancam Penjara Lebih dari 5 Tahun

Selasa, 14 Juli 2026 - 07:35

Bantah Tuduhan Penyelewengan, SPBUN Sayoang Tegaskan Penyaluran Solar Sesuai Aturan DKP

Berita Terbaru