SOFIFI,Coretansatu.com – Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara kembali melontarkan tembakan keras. Kali ini, mereka menarik benang merah antara dugaan monopoli proyek besar senilai hampir Rp99 miliar di lingkungan Pemprov Maluku Utara dengan lonjakan kekayaan Gubernur Sherly Tjoanda yang mencapai hampir Rp972 miliar.
Ketua GPM Malut, Sartono Halek, menegaskan adanya pola yang sangat mencurigakan. Di satu sisi, proyek-proyek strategis diduga dikuasai lingkaran keluarga dan kroni, sementara di sisi lain, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan kekayaan sang gubernur melejit tajam.
“Apakah dugaan monopoli proyek itu ada hubungannya dengan kekayaan Ibu Gubernur dalam LHKPN? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab! Kita melihat proyek-proyek besar diduga digasak, sementara kekayaan yang tercatat justru melejit,” tegas Sartono, Rabu (15/04/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sartono menyoroti data LHKPN per Februari 2025 yang mencatat total kekayaan Sherly Tjoanda mencapai hampir Rp972 miliar, menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia.
“Di balik data resmi itu, terselip pertanyaan besar: Apakah ada bagian dari uang rakyat yang justru memperbesar aset pribadi?” tanyanya menantang.
GPM merinci sejumlah proyek raksasa yang menjadi sorotan, dengan total nilai mencapai hampir Rp99 MILIAR, antara lain:
1. Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Sofifi: Rp 8,9 Miliar
2. Irigasi Aha & Goal: Rp 19 Miliar lebih
3. Bendungan & Irigasi Wayamil: Rp 7,2 Miliar
4. Jalan & Jembatan Kedi-Galea, Tolabit-Togoreba Tua: Rp 72 Miliar
Nama-nama seperti Jhony Laos, Tony Laos, Fendi, dan Saldi disebut-sebut menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memiliki kekerabatan erat dengan keluarga besar Gubernur.
Dalam sorotannya, Sartono melontarkan dugaan keras bahwa Gubernur Sherly diduga sengaja membiarkan kondisi ini terjadi. Bahkan, Kepala Dinas PUPR, Risman Iriyanto Djafar, dinilai tidak berani menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi.
“Kami menduga Gubernur sengaja membiarkan. Kenapa Kadis PUPR diam seribu bahasa? Apakah dia takut, atau memang ada perintah untuk tidak mengganggu proyek-proyek keluarga?” serangnya.
GPM juga menyoroti posisi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang diduga diisi orang kepercayaan, sehingga mekanisme tender dianggap hanya formalitas belaka. Ini dinilai sangat bertolak belakang dengan visi “Maluku Utara Bangkit”.
“Nyatanya? Anggaran pembangunan justru mengalir deras ke kantong segelintir orang. Visi itu hanya topeng, yang bangkit cuma kekayaan mereka.
Di akhir pernyataannya, Sartono mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit investigatif mendalam.
“Kami minta KPK segera usut tuntas! Jangan biarkan Maluku Utara jadi ladang bisnis pribadi pejabat. Pisahkan tegas kekuasaan dan bisnis. Jika tidak dihentikan, Maluku Utara Bangkit hanyalah mimpi buruk bagi rakyat, dan pesta durhaka bagi segelintir penguasa,” pungkasnya.
Editor : Admin Coretansatu.com
