JAKARTA,Coretansatu.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi bahkan mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah (Halteng). Desakan ini muncul setelah Satgas Terpadu menangkap warga negara asing asal China yang diduga hendak menyelundupkan bahan mineral ilegal melalui Bandara Khusus Weda Bay, Senin (5/12/2025).
“Presiden harus mencabut status PSN PT IWIP dan membuka akses bagi Pemprov dan Pemda Halteng untuk mengelola langsung Bandara dan Pelabuhan IWIP,” pungkas Hasby pada Senin (8/12).
Menurutnya, bandara khusus milik IWIP telah dikelola sepenuhnya oleh perusahaan sejak 2019 tanpa pengawasan negara. Pengawasan baru dilakukan sejak 29 November lalu ketika Satgas Terpadu ditempatkan di sana. “Ini berarti penyelundupan bisa saja sudah terjadi berulang kali sebelum pengawasan diberlakukan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasby menilai sikap pemerintah pusat selama ini terlalu diam, padahal praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan daerah. “Perlu audit menyeluruh terhadap penggunaan fasilitas khusus. Perusahaan tidak boleh berlindung di balik status PSN untuk membawa keluar kekayaan alam kita,” tegasnya.
Sebagai Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI Malut, ia menyatakan status bandara dan pelabuhan khusus di kawasan pertambangan membuka celah penyelundupan yang merugikan. “Status ini harus dicabut segera karena bisa saja penyelundupan lebih besar terjadi. Pemda dan Pemprov tidak punya akses terhadap ekspor-impor sehingga hak daerah bisa diselewengkan,” ungkapnya.
Kasus penyelundupan serbuk nikel yang baru terungkap, lanjut Hasby, harus menjadi perhatian Presiden untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak semata menguntungkan pihak asing. “Maka kami minta ketegasan Presiden untuk memastikan kekayaan alam Malut tidak dikelola seenaknya. Harusnya daerah mendapatkan manfaat, bukan sebaliknya,” terangnya.
Ia menegaskan, PT IWIP selama ini berlindung di bawah payung PSN, sehingga mendorong evaluasi total terhadap seluruh proyek strategis di Malut maupun kawasan industri mineral lainnya. “Semua PSN di Malut harus dievaluasi total. Kita dirugikan dari berbagai aspek,” tandasnya.
DPD RI, lanjut Hasby, akan mengawal kasus IWIP maupun IMIP di Morowali dan mendesak pencabutan status khusus bandara maupun pelabuhan yang dikelola perusahaan.
Editor : Admin Coretansatu.com
