HALTENG,Coretansatu.com – Di tengah isu kelangkaan BBM bersubsidi yang sempat melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memastikan stok di daerahnya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Kendati demikian, pemerintah daerah tak ingin bersikap pasif. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, bahkan telah mengajukan permohonan resmi penambahan kuota BBM subsidi sebesar 3.000 ton per tahun guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri di wilayah tersebut.
Permintaan ini disampaikan langsung Ahlan usai mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) strategis terkait penanganan dan pembahasan masalah distribusi BBM di Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (18/5/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, manajemen Pertamina, organisasi angkutan, hingga para pengelola SPBU se-Maluku Utara.
Dalam pertemuan itu, Ahlan menegaskan bahwa kebutuhan energi di Halmahera Tengah terus mengalami peningkatan signifikan seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan industri pertambangan, meningkatnya mobilitas transportasi barang maupun penumpang, serta kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari menjadi faktor utama mengapa kuota yang ada saat ini dinilai sudah tidak lagi memadai untuk jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta adanya penambahan kuota BBM subsidi sebesar 3.000 ton per tahun untuk Kabupaten Halmahera Tengah. Angka ini kami ajukan berdasarkan data riil kebutuhan lapangan yang terus bertambah,” ujar Ahlan Djumadil.
Ia menjelaskan, tambahan pasokan tersebut sangat vital dan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup ekonomi masyarakat kecil. Pihaknya ingin memastikan para sopir angkutan umum, pengemudi ojek, pelaku usaha transportasi barang, petani, hingga warga biasa yang sangat bergantung pada BBM subsidi tetap bisa beraktivitas tanpa hambatan.
Menurut Ahlan, kebutuhan BBM di daerah industri seperti Halmahera Tengah tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi otomatis mendongkrak konsumsi energi. Oleh karena itu, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Pertamina agar aliran distribusi tetap lancar, pasokan terjamin, dan harga tetap terjangkau.
“Tujuannya satu: agar ke depannya tidak terjadi antrean panjang maupun kelangkaan di SPBU seperti yang sempat terjadi di daerah lain. Kami ingin distribusi energi ini benar-benar merata, aman, dan menjamin kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah,” tegasnya.
Saat ini, usulan penambahan kuota tersebut sedang dalam pembahasan bersama pihak provinsi dan regulator. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap permohonan ini segera dikabulkan sebagai langkah antisipasi sekaligus komitmen menjaga stabilitas pasokan energi di wilayah pertambangan nikel terbesar di Maluku Utara itu.
Editor : Admin Coretansatu.com
