JAKARTA.CM — Kabar tak sedap kembali menyelimuti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara. Dugaan adanya permintaan dana kepada sejumlah perusahaan tambang di daerah itu mencuat dan kini menjadi sorotan publik.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Halim Muhammad, diduga meminta sejumlah uang kepada lima perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di Maluku Utara.
Lima perusahaan yang disebut dalam informasi tersebut yakni PT Antam, PT NKA, PT IWIP, PT Harita, dan PT NHM. Masing-masing perusahaan disebut diminta memberikan dana sebesar Rp35 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika informasi tersebut benar, dugaan permintaan dana kepada perusahaan yang berada dalam lingkup pengawasan lingkungan hidup itu dinilai sebagai persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Pasalnya, DLH merupakan institusi pemerintah yang memiliki posisi strategis dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan hidup. Karena itu, munculnya dugaan permintaan dana secara langsung kepada perusahaan tambang berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait integritas, independensi, dan tata kelola pemerintahan.
Gerakan Aktivis Malut-Jakarta mendesak Gubernur Maluku Utara untuk tidak tinggal diam. Gubernur diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan tersebut dan, apabila ditemukan bukti yang cukup, mengambil tindakan tegas terhadap Kepala DLH Maluku Utara.
“Kalau benar ada permintaan dana kepada perusahaan tambang oleh pejabat DLH, ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Gubernur harus berani mengambil sikap, jangan membiarkan institusi pemerintah menjadi ruang transaksional,” tegas Hairul, Kordinator GERAK MALUT-Jakarta.
Menurut Hairul, dugaan tersebut harus dibuka secara terang-benderang agar tidak berkembang menjadi praktik yang dianggap normal dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan.
Pemerintah daerah, harus memastikan bahwa seluruh proses pengawasan lingkungan terhadap perusahaan tambang berjalan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan hubungan finansial maupun kepentingan tertentu.
GERAK MALUT-Jakarta juga mendesak Gubernur Maluku Utara untuk mencopot Kepala DLH atau Plt Kepala DLH apabila dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan.
Desakan pencopotan tersebut dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif sekaligus untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada standar ganda. Perusahaan diminta patuh terhadap aturan lingkungan, tetapi pada saat yang sama muncul dugaan permintaan uang dari pejabat yang seharusnya melakukan pengawasan. Kalau terbukti, Gubernur harus mencopot dan menyerahkan persoalannya kepada aparat penegak hukum jika terdapat indikasi pidana,” tegasnya.
Selain meminta pemeriksaan internal, GERAK MALUT-Jakarta mendorong agar dugaan tersebut ditelusuri secara independen. Keterangan dari pihak perusahaan yang disebut, pejabat DLH, serta pihak-pihak yang mengetahui dugaan permintaan dana tersebut perlu dikonfirmasi agar persoalan tidak berhenti sebagai isu.
Publik juga dinilai berhak mengetahui apakah dana Rp35 juta yang disebut-sebut diminta dari masing-masing perusahaan memiliki dasar hukum, mekanisme resmi, serta masuk dalam pos penerimaan pemerintah yang sah atau justru merupakan permintaan pribadi.
Jangan Jadikan DLH sebagai Mesin Setoran. sorotan semakin keras karena DLH memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas lingkungan di tengah masifnya aktivitas pertambangan dan industri di Maluku Utara.
Menurut Hairul, pemerintah tidak boleh memberikan ruang sedikit pun terhadap praktik yang dapat mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“DLH harus menjadi lembaga yang berdiri di atas kepentingan lingkungan dan masyarakat, bukan menjadi lembaga yang dicurigai sebagai mesin setoran dari perusahaan. Kalau benar ada praktik seperti ini, maka harus dihentikan,” tegas Hairul.
GERAK MALUT-Jakarta meminta Gubernur Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, membuka hasil pemeriksaan kepada publik, serta memastikan tidak terjadi intimidasi terhadap pihak perusahaan maupun pihak lain yang memberikan informasi.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan permintaan dana tersebut harus dipandang sebagai dugaan yang masih perlu dibuktikan. Pihak-pihak yang disebut juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
Gubernur Maluku Utara dituntut menunjukkan keberanian. periksa, buka fakta, dan jika terbukti, copot. Jangan biarkan dugaan praktik transaksional merusak wajah pemerintahan dan pengawasan lingkungan di Maluku Utara.
Editor : Admin Coretansatu.com
