Silaturahmi Ramadhan Jadi Momentum, Pemuda Timur Tegaskan Sikap Konstitusional soal Posisi Polri

- Penulis Berita

Selasa, 3 Maret 2026 - 13:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama

Foto: Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama

JAKARTA,Coretansatu.com– Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Sikap tersebut disampaikan dalam momentum silaturahmi dan buka puasa bersama yang dihadiri elemen pemuda lintas daerah di Indonesia Timur.

Dalam pidatonya, Sandri menekankan bahwa generasi muda Indonesia Timur bukanlah kelompok termarginalkan, melainkan komunitas yang sedang tumbuh dan menguat dalam percaturan kebangsaan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita ini bukan termarginalkan. Kita memang baru berkembang dan menemukan momentum untuk bersatu. Silaturahmi seperti ini adalah fondasi membangun kekuatan kolektif,” ujarnya.

‘ Tegas pada Konstitusi dan Supremasi Sipil

Presidium Pemuda Timur memandang dukungan terhadap Polri di bawah Presiden sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat **Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.

Menurut Sandri, garis komando langsung di bawah Presiden menjadi kunci menjaga profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan global berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan independen, Polri harus tetap berada di bawah Presiden,” tegasnya.

Ia menilai, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi serta membuka ruang politisasi yang dapat mengganggu independensi aparat.

‘Antisipasi Konflik di Kawasan Timur.

Presidium Pemuda Timur juga menyoroti pentingnya posisi strategis Polri dalam menjaga stabilitas sosial di kawasan timur Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama.

Sandri menegaskan, independensi Polri adalah faktor penting dalam mencegah konflik horizontal, baik antar kampung, antar kelompok, maupun antar agama.

“Menjaga independensi Polri berarti menjaga Indonesia. Terutama di Timur, di mana keragaman adalah kekuatan sekaligus tantangan,” katanya.

‘Empat Sikap Politik Pemuda Timur.

Dalam deklarasi politiknya, Presidium Pemuda Timur menyampaikan empat poin sikap tegas

1. Setia pada Konstitusi – Berpegang teguh pada amanat UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

2. Menjaga Independensi Polri – Menolak segala bentuk intervensi struktural yang berpotensi melemahkan netralitas kepolisian.

3. Polri sebagai Penyatu Nusantara – Mendukung posisi Polri langsung di bawah Presiden demi stabilitas nasional.

4. Dukung Transformasi Presisi – Mendukung transformasi Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Di akhir pernyataannya, Sandri menegaskan bahwa Pemuda Timur siap menjadi garda moral dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kami berdiri tegak. Upaya melemahkan Polri secara struktural adalah ancaman terhadap stabilitas negara. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Sumber Berita : M Nur

Berita Terkait

Skandal Tambang Haltim Meledak! DPP IMM Minta Aparat Usut Dugaan Izin Bermasalah PT Sumberdaya Arindo
Kejati Malut Dinilai Takut Periksa Bupati Sula dalam Kasus BTT
Pihak PT TID Sebut: Vendor Katering Harus bertanggung jawab Atas Keracunan Karyawan
FORMAPAS Malut Ingatkan Polres Halteng Bertindak Profesional dan Transparan Usut Dugaan Keracunan Massal Karyawan Tambang
Gagal Melindungi Karyawan: AMLT Akan Melaporkan PT TID dan PT BPN Kepada Kementerian ESDM
Formapas Malut Desak Gubernur Copot Kepala BAPPENDA, Dinilai Gagal Tagih Tunggakan Pajak Perusahaan Tambang
DPP IMM Soroti Piutang Miliaran di Dinas PUPR Halsel, Desak Transparansi Proyek Dermaga Semut Tuokona
DPP GMNI Desak Copot dan Evaluasi Wadir Intelkam dan Kapolda Malut, Buntut Pernyataan Bernuansa Intimidasi Organisasi

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 05:15

Kapolres Halsel Berikan Penghargaan kepada 77 Personel Berprestasi, Bukti Kinerja Nyata Jaga Keamanan Masyarakat

Rabu, 20 Mei 2026 - 03:38

Kesultanan Tidore Bantah Terlibat Konten Rasis Akun D’Facto

Senin, 18 Mei 2026 - 15:29

Antisipasi Kelangkaan, Wabup Halteng Usulkan Tambah 3.000 Ton Kuota BBM Subsidi Per Tahun

Senin, 18 Mei 2026 - 11:25

Arogansi Walikota Tidore: Sebut Warga Provokator hingga Tantang Demonstran Adu Jotos

Senin, 18 Mei 2026 - 10:11

Walikota Tidore Ancam “Sikat” Masyarakat Bobo Pakai Polisi Jika Jalan Terus Diblokir

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:54

GPM Desak KPK dan Kejati Seret Aktor Intelektual Skandal Korupsi RSP Rp43 Miliar yang Menguap

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:26

Usut Keracunan Massal 69 Pekerja PT TID dan TMI, PW SEMMI Malut Warning Kapolres Halteng: Jangan Main Mata

Sabtu, 16 Mei 2026 - 09:51

Dukung Swasembada Pangan, Polsek Gane Timur Panen Raya Jagung Bersama Masyarakat Desa Waimili

Berita Terbaru