HALSEL,Coretansatu.com – Desa Toin, Kecamatan Botanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali diguncang polemik serius. Kepala Desa Toin, Fahmi Taher, diduga memilih mengontrak rumah warga untuk dijadikan kantor desa, alih-alih menggunakan kantor desa resmi yang telah tersedia. Keputusan itu memicu kemarahan warga yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemborosan uang negara,(Jumat,19/12/2025.)
Warga menilai tindakan Fahmi Taher bukan sekadar kebijakan keliru, melainkan cerminan dari sikap menghindari persoalan. Pasalnya, kantor desa yang ada disebut sengaja ditinggalkan setelah dipalang warga akibat persoalan uang meteran listrik yang hingga kini tak kunjung diselesaikan oleh kepala desa.
Menurut informasi yang dihimpun media ini, meteran listrik Warga sebelumnya dipasang secara mandiri oleh warga. Namun, biaya pemasangan tersebut diduga tidak ingin diganti oleh pemerintah desa, padahal sudah di wajibkan Dana Desa di prioritaskan untuk pengadaan meteran listrik terhadap warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih mengembalikan uang meteran listrik warga, Fahmi Taher justru diduga memilih jalan pintas dengan “lari dari masalah”. Rumah warga pun dikontrak dan dijadikan kantor desa sementara, seakan menutup bab persoalan lama tanpa penyelesaian yang jelas.
Langkah tersebut menuai kecaman keras dari warga Desa Toin. Mereka menyebut Fahmi Taher telah membuang-buang uang negara, sebab kantor desa yang dibangun menggunakan anggaran negara kini terbengkalai dan bahkan disebut-sebut dialihfungsikan hingga dijuluki warga sebagai “sarang kuntilanak”.
Lebih jauh, polemik ini membuka kembali luka lama terkait pengelolaan dana desa di Desa Toin. Warga menduga kuat telah terjadi penyimpangan dana desa selama tiga tahun terakhir masa kepemimpinan Fahmi Taher.
Menurut pengakuan warga yang tidak mau identitasnya publis, selama Fahmi Taher menjabat sebagai kepala desa, pembangunan yang bersumber dari dana desa nyaris tak terlihat. Ironisnya, warga menyebut satu-satunya bangunan yang tampak hanyalah sebuah tiang pancang bendera Merah Putih.
Situasi ini diperparah dengan dugaan pembiaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Warga menilai Pemda terkesan melindungi Kepala Desa Toin, meskipun persoalan demi persoalan terus mencuat ke permukaan tanpa penanganan serius.
Mirisnya lagi, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, terkesan menutup mata atas kondisi tersebut. Warga mempertanyakan sikap bupati yang dinilai membiarkan Fahmi Taher tetap “berkeliaran” meski terseret dugaan penyalahgunaan dana desa bernilai miliaran rupiah.
Tak hanya itu, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan juga dinilai bungkam. Hingga kini, belum terlihat adanya langkah tegas berupa audit, pemeriksaan, atau sanksi atas persoalan yang menahun di Desa Toin.
Warga Desa Toin menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin runtuh. Mereka mendesak aparat pengawas, penegak hukum, dan pemerintah daerah segera turun tangan, membuka tabir pengelolaan dana desa, dan menindak tegas Kades Toin, Fahmi Taher.
Editor : Editor_Coretansatu
Sumber Berita : Taslim Barakati
