HALTIM,Coretansatu.com – Polemik perusahaan tambang PT STS terus bergulir, memicu amarah publik atas dugaan operasi ilegal yang merusak ekosistem dan mengkriminalisasi warga lokal. Perusahaan ini diduga berani beroperasi tanpa izin lengkap, menimbulkan pertanyaan besar: Siapa sebenarnya yang berada di balik layar, membiarkan “mesin perusak” ini terus beroperasi tanpa henti, bahkan saat gelombang protes masyarakat semakin memuncak?
Kasus ini bermula dari fakta yang sulit dibantah. PT STS diduga kuat melakukan penambangan ilegal di Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, Halmahera Timur. Ironisnya, perusahaan ini diduga belum mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelanggaran ini hanyalah puncak dari gunung es permasalahan yang lebih besar.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan masyarakat Maluku Utara juga menyoroti pembangunan jetty (dermaga) ilegal yang diduga digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Pembangunan jetty ilegal ini semakin memperparah kerusakan lingkungan dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini. PT STS harus bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dan oknum-oknum yang melindungi operasi ilegal ini harus dibawa ke pengadilan,” tegas perwakilan JATAM Maluku Utara.
Hingga berita ini dipublish, belum ada keterangan resmi dari pihak PT STS terkait tuduhan-tuduhan tersebut. Masyarakat Halmahera Timur menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini.
Mereka berharap, pihak berwenang tidak menutup mata terhadap kerusakan lingkungan dan penderitaan yang dialami warga akibat aktivitas pertambangan ilegal ini.
Editor : Admin Coretansatu.com
