HALTENG, Coretasatu.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang diduga memiliki kepentingan langsung dalam bisnis pertambangan di Pulau Gebe, Halmahera Tengah.
Informasi yang dihimpun GMNI menyebutkan, Gubernur Sherly diduga menguasai 71 persen saham di PT Karya Wijaya, sebuah perusahaan tambang yang tengah beroperasi di Pulau Gebe.
“Jika benar Gubernur menjadi pemilik saham mayoritas, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat sekaligus pelanggaran hukum yang nyata. Integritas jabatan publik telah dicederai,” tegas Ketua GMNI Ternate, M. Asrul, dalam konferensi pers, Kamis (2/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan Pelanggaran UU Minerba
GMNI menilai kepemilikan saham oleh kepala daerah secara langsung melanggar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Regulasi itu dengan tegas melarang pejabat negara terlibat dalam aktivitas pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Bila terbukti, dugaan ini tak hanya soal pelanggaran hukum, melainkan juga:
1. mencoreng etika pemerintahan,
2. meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah,
3. serta memperlihatkan bagaimana oligarki tambang beroperasi di balik kekuasaan.
Tuntutan GMNI Ternate
Dalam pernyataan resminya, GMNI Cabang Ternate mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membentuk tim investigasi gabungan.
Ada tiga poin tuntutan utama yang diajukan:
1. Evaluasi dan Copot Gubernur Sherly Tjoanda
2. GMNI meminta Mendagri dan Menteri ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Gubernur Sherly. Jika dugaan kepemilikan saham terbukti, pencopotan jabatan dinilai sebagai langkah mutlak demi menjaga amanah konstitusi.
3. Hentikan Operasi PT Karya Wijaya
Seluruh aktivitas pertambangan di Pulau Gebe diminta dihentikan sementara hingga investigasi selesai, demi menjamin transparansi proses hukum.
Pulau Gebe untuk Rakyat, Bukan Oligarki. GMNI menegaskan Pulau Gebe harus kembali menjadi ruang hidup rakyat, bukan dikendalikan segelintir elite. Eksploitasi berlebihan dinilai mengancam lingkungan serta masa depan generasi mendatang.
“Kami tidak akan berdiam diri. Jika penguasa bermain tambang, maka rakyat akan melawan. Ini soal keadilan, lingkungan, dan masa depan Maluku Utara,” tegas Asrul.
GMNI Ternate juga menyatakan siap menggalang solidaritas nasional dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Arfandi
