DPP IMM Soroti Utang Proyek BPBD Halsel, Usman Mansur: Jangan Jadikan APBD sebagai Kuburan Transparansi

- Penulis Berita

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua DPP IMM, Usman Mansur

Foto: Ketua DPP IMM, Usman Mansur

JAKARTA,Coretansatu.com — Ketua DPP IMM, Usman Mansur, menyoroti serius dugaan sisa utang proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp2,5 miliar yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Menurut Usman, persoalan utang proyek tanggap darurat tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, apalagi jika menyangkut penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat. Ia menegaskan, pemerintah daerah wajib membuka seluruh dokumen dan mekanisme penggunaan anggaran secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan.

“Jangan jadikan APBD sebagai kuburan transparansi. Publik berhak tahu ke mana anggaran miliaran rupiah itu digunakan, siapa pihak ketiga yang terlibat, bagaimana progres pekerjaannya, dan mengapa masih menyisakan utang,” tegas Usman Mansur.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usman juga meminta BPBD Halsel dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait proyek-proyek tanggap darurat yang meninggalkan beban utang. Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola pengawasan dan perencanaan anggaran daerah.

DPP IMM, lanjut Usman, mendesak DPRD Halmahera Selatan untuk tidak diam dan segera membentuk langkah pengawasan serius terhadap seluruh proyek tanggap darurat yang diduga bermasalah. Menurutnya, DPRD jangan hanya hadir saat pembahasan anggaran, tetapi juga harus berdiri di depan dalam mengawasi penggunaan uang rakyat.

“Kalau proyek tanggap darurat justru meninggalkan persoalan baru dan utang miliaran rupiah, maka ini harus dievaluasi total. Jangan sampai ada praktik yang merugikan daerah dan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum agar ikut mengawasi persoalan tersebut apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan maupun potensi kerugian negara.

Sebelumnya, sorotan terkait utang proyek BPBD Halsel juga mencuat dalam sejumlah pemberitaan media yang menyebut adanya beban utang proyek tanggap darurat di Halmahera Selatan.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Matangkan Mubes Ke-I, Pemuda Fagogoru Jabodetabeka-Banten Gelar Konsolidasi Besar di Jakarta
Dugaan Permintaan Dana Rp35 Juta ke Lima Perusahaan Tambang, DLH Malut Disorot: Gubernur Diminta Periksa dan Bertindak Tegas
Ngotot Wacanakan Negara Federal, Dua Anggota DPD Malut Dituduh Khianati NKRI
Rencana Utang Rp1 Triliun Pemprov Malut Tuai Kritik, FORMAPAS MALUT: Jangan Bebani Rakyat Dengan Utang
Pembahasan AMDAL PT Feni Halmahera Timur di Jakarta Dinilai Cederai Partisipasi Publik dan Hak Masyarakat Terdampak
SMIT Kecam Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai: Menyangkal Rasisme Pascakonflik Matraman Sama dengan Menutup Mata atas Kegagalan Negara
SMIT Kecam Pola Komunikasi Polda Metro Jaya: Picu Rasisme Terhadap Warga Indonesia Timur Pasca-Kasus Matraman
Paradoks Pencabutan Status 3T Terhadap Percepatan Pembangunan di Kabupaten Taliabu

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 14:40

IMM Desak Polda Malut Segera Tersangkakan Pengusaha BT Kasus Rentenir Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:35

Kecam Kadisparbud, PWI Halsel: Jangan Jadi ‘Humas’ Kusu Island Resort dan Abaikan Kebebasan Pers!

Selasa, 21 April 2026 - 09:30

BWS Malut Dinilai Tak Bertaring Evaluasi PPK, FORMAPAS Bakal Laporkan Proyek Rp. 42 Miliar ke KPK 

Kamis, 19 Maret 2026 - 15:21

Izin Bermasalah, Aktivitas Tambang Emas Hasan Hanafi di Pulau Obi Picu Kerusakan Lingkungan

Rabu, 4 Maret 2026 - 08:52

Fee Misterius PT. Intimkara Menguap, Warga Desa Hapo Murka!

Rabu, 11 Februari 2026 - 11:27

Teror Berulang Di Babang: Remaja 16 Tahun Diduga Kembali Diculik Kerabat Terlapor Kasus Pengeroyokan

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:18

Fakta Hukum Diabaikan, API Dinilai Jadi Humas Korporasi Tambang Ilegal di Halmahera Timur

Rabu, 17 Desember 2025 - 10:49

Keberanian Di Tengah Ketidakadilan: Sumiati Majid Serukan Penuntasan Kasus Halsel Express 01

Berita Terbaru