LIRA: Keterlambatan Proyek Labkesmas Tidore Disebabkan PPK Tak Kompeten

- Penulis Berita

Minggu, 19 Oktober 2025 - 07:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

TIDORE,Coretansatu.com- Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kota Tidore Kepulauan senilai Rp12,8 miliar yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 mengalami keterlambatan 50 hari dari jadwal.

Dugaan ini mengarah pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Tidore, Saiful Salim, yang disinyalir tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Menurut Koordinator Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku Utara, Said Alkatiri, keterlambatan proyek ini diduga kuat berkaitan dengan minimnya pengetahuan PPK mengenai pengadaan barang dan jasa. ”

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi PPK itu harus memiliki kompetensi memadai yang disimbolkan melalui sertifikat,” ujar Said sambil mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mewajibkan PPK memiliki keahlian khusus, (9/10/25).

Said menjelaskan, tugas PPK sangat vital, seperti merumuskan kerangka acuan kerja dan menyusun rincian biaya. Lambannya PPK dalam menyerahkan dokumen lelang, yang menjadi penyebab utama keterlambatan, menunjukkan adanya masalah kompetensi.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tidore, proses lelang proyek ini menunjukkan kendala. Penandatanganan kontrak baru dilakukan pada 22 Juli 2025, jauh dari jadwal semestinya. Dengan durasi pekerjaan 180 hari kalender, proyek ini kini dikebut di tengah keterlambatan lebih dari 50 hari.

Keterlambatan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. Said memperkirakan kontraktor tidak dikenakan denda keterlambatan dan akan mengebut pekerjaan, yang berpotensi menurunkan kualitas proyek.

Di sisi lain, Kata Said, pemerintah pusat dapat memberikan sanksi berupa penghentian atau pemotongan DAK di tahun berikutnya jika realisasi proyek bermasalah. Tak hanya itu, PPK juga berpotensi dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi hukum.

” Saya perkirakan keterlambatan berpotensi mengancam kualitas proyek, dan penyedia tidak dikenakan keterlambatan denda,” Pungkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Puskesmas Yaba Dinilai Tak Lagi Memadai, Warga Harap Bupati Bassam Prioritaskan Pembangunan
CV Abdi Nusantara Menang Tender MIN Halbar, Hendra Kariangan: Wajib Hukumnya Kontrak Dijalankan!
Proyek MIN Halbar Rp3,6 M Mandek, Kakanwil Kemenag Malut Buka Suara Alasan Tender Ulang
Amsar Bantah Jual BBM Subsidi, Bungkam Soal Penjualan Dexlite
Akui Timbun BBM, Amsar Diduga Jual Solar BBM Subsidi Dari QR Code 11 Mobil Expedisi
Dugaan Bisnis Ampas Emas Ilegal di Halsel Seret Nama Oknum Polisi Berinisial LA
Proyek MIN Halbar Rp3,6 Miliar Terhambat, Kakanwil Kemenag Malut Diduga Intervensi Pemenang Tender
Kontraktor Minta Inspektorat Periksa Pokja III Malut

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 01:04

Puskesmas Yaba Dinilai Tak Lagi Memadai, Warga Harap Bupati Bassam Prioritaskan Pembangunan

Selasa, 21 Juli 2026 - 07:50

CV Abdi Nusantara Menang Tender MIN Halbar, Hendra Kariangan: Wajib Hukumnya Kontrak Dijalankan!

Selasa, 21 Juli 2026 - 07:17

Proyek MIN Halbar Rp3,6 M Mandek, Kakanwil Kemenag Malut Buka Suara Alasan Tender Ulang

Selasa, 21 Juli 2026 - 06:21

Amsar Bantah Jual BBM Subsidi, Bungkam Soal Penjualan Dexlite

Senin, 20 Juli 2026 - 16:18

Akui Timbun BBM, Amsar Diduga Jual Solar BBM Subsidi Dari QR Code 11 Mobil Expedisi

Senin, 20 Juli 2026 - 11:11

Proyek MIN Halbar Rp3,6 Miliar Terhambat, Kakanwil Kemenag Malut Diduga Intervensi Pemenang Tender

Senin, 20 Juli 2026 - 10:13

Kontraktor Minta Inspektorat Periksa Pokja III Malut

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:45

Kontroversi Kades Sawadai Halsel: Berulang Kali Terseret Kasus Moral, Mengaku Tak Takut Sanksi Bupati

Berita Terbaru

Foto: istimewa

Maluku Utara

Amsar Bantah Jual BBM Subsidi, Bungkam Soal Penjualan Dexlite

Selasa, 21 Jul 2026 - 06:21