KOMISI III DPR Aceh: PLN Wajib Benahi Sistem, Sediakan Kompensasi

- Penulis Berita

Rabu, 1 Oktober 2025 - 13:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH,Coretansatu.com — Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh yang juga anggota Komisi III, Nurchalis S.P., M.Si, menegaskan bahwa hasil sidak Komisi III ke PLN tidak boleh berakhir hanya pada seremonial belaka. Menurutnya, PLN harus segera mengambil langkah nyata membenahi berbagai gangguan yang terus memicu pemadaman listrik berkepanjangan di Aceh.

“Gangguan yang terjadi tidak boleh dianggap persoalan teknis biasa. Harus ada investigasi menyeluruh agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Aceh berhak atas kedaulatan energi yang terjamin,” tegas Nurchalis.

Dalam sidak tersebut, Komisi III juga mendesak PLN untuk bersikap transparan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan resmi setiap kali terjadi pemadaman listrik. Lebih jauh, jika hasil investigasi independen menunjukkan adanya unsur yang memenuhi syarat kompensasi, maka PLN wajib mewujudkan kompensasi itu kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“PLN tidak bisa lepas tangan. Jika memang ada kelalaian atau gangguan yang masuk kategori kompensasi, maka kompensasi harus direalisasikan. Itu bentuk tanggung jawab PLN kepada Masyarakat,” ujarnya.

Nurchalis menegaskan masih banyak pekerjaan rumah PLN yang belum diselesaikan, mulai dari integrasi sistem transmisi hingga penguatan manajemen pelayanan. Ia menilai lemahnya pengelolaan selama ini membuat masyarakat menjadi korban berulang kali.

Ketua Fraksi Nasdem Ini meminta PLN segera mencarikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang agar pemadaman berkepanjangan dapat dihentikan. Ia juga mengingatkan bahwa bulan suci Ramadhan harus menjadi momentum bagi PLN untuk memberikan layanan terbaik.

“Ramadhan harus bebas dari pemadaman. Ini bukan sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan mendasar umat dalam menjalankan ibadah. PLN harus memastikan hal itu terpenuhi,” pungkasnya

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Sumber Berita : M Nur

Berita Terkait

Praktisi Hukum Desak Polres Halsel, Periksa Direktur PT Buli Bangun Terkait Galian C Ilegal di Proyek Jalan Nasional!
Jelang Musda, Nama Sefnat Tagaku Muncul sebagai Calon Ketua KNPI Halsel
Jaga Ruang Hidup Warga!” SEMMI Malut Desak Pencabutan IUP PT MAI di Sagea!
Menimbang Sifat Melawan Hukum Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
Tanggung Jawab Perdata dalam Relokasi Warga Akibat Ekspansi Tambang
Industri Kayu Lausu Diduga Kuat Terima Kayu Ilegal: SEMMI Ultimatum GAKUM KLHK dan Polda Malut!
Pesan Singkat Kadis DPMD Halsel Diduga Ajarkan Kepala Desa “Bermain Anggaran”, Publik Geram!
Remaja 16 Tahun Disiksa Brutal di Babang, Polisi Didesak Tangkap Pelaku Tanpa Ampun!

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:04

Rp 2,2 Triliun Kerugian Lingkungan Diduga Menganga, DPP IMM: PT. Halmahera Sukses Mineral Jangan Tutup Mata Perusak Ekologi

Senin, 1 Juni 2026 - 06:18

DPP IMM Mendesak APH Segera Periksa Dugaan Penyimpangan di BPBD Halsel: “Jangan Biarkan Kejahatan Anggaran Tumbuh di Atas Penderitaan Rakyat

Kamis, 28 Mei 2026 - 05:42

Usman Mansur Tagih Janji Kejati Malut, Jangan Main-Main dengan Skandal Tunjangan DPRD: Kuntu Daud Harus Bertanggung Jawab!

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:02

Formapas Malut: Desak Cabut IUP PT Priven Lestari, Jangan Korbankan Gunung Wato-Wato Demi Keserakahan Tambang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:51

PP Formapas: Menteri PU Harus Taat Hukum, Copot Kepala BPJN Malut yang Diduga Terseret Pusaran Korupsi dan Polemik MBG

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09

DPP IMM Soroti Utang Proyek BPBD Halsel, Usman Mansur: Jangan Jadikan APBD sebagai Kuburan Transparansi

Senin, 25 Mei 2026 - 17:57

Usman Mansur: Jangan Jadikan Buruh Tumbal Keuntungan Perusahaan, Dugaan Kezaliman di PT Sampoerna Kayoe Harus Diusut!

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:35

Skandal Tambang Haltim Meledak! DPP IMM Minta Aparat Usut Dugaan Izin Bermasalah PT Sumberdaya Arindo

Berita Terbaru