Soal SK Bodong PPPK di Halsel: Komisi I DPRD Diduga Bungkam, Pengawasan Dipertanyakan!  

- Penulis Berita

Selasa, 28 Oktober 2025 - 12:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

HALSELCoretansatu.com — Skandal Surat Keputusan (SK) bodong yang mengguncang dunia pendidikan di Halmahera Selatan (Halsel) memasuki babak baru. Setelah mencuatnya dugaan pemalsuan SK untuk meloloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menyeret nama Kepala Sekolah SDN 246, Yakina Mustafa, kini sorotan tajam mengarah kepada Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasalnya, laporan terkait kasus SK honorer PPPK ini telah disampaikan kepada Komisi I sejak bulan lalu. Namun, hingga saat ini, Komisi yang membidangi pendidikan tersebut terkesan diam dan ‘tutup mata’ atas praktik kotor yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah SDN 246.

Sikap bungkam Komisi I ini menuai kritik pedas dari berbagai pihak. Masyarakat menilai bahwa DPRD, sebagai lembaga pengawas, seharusnya proaktif dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut kepentingan publik dan dunia pendidikan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sangat mengecewakan. Kami berharap DPRD bisa menjadi corong aspirasi masyarakat, bukan malah diam dan melindungi oknum yang diduga melakukan pelanggaran,” ujar seorang tokoh masyarakat Halsel yang enggan disebutkan namanya.

Lambatnya respons Komisi I ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas sistem pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Publik mulai meragukan kemampuan para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di daerah.

Jika Komisi I terus bersikap pasif, bukan tidak mungkin kasus SK bodong ini akan menguap begitu saja. Hal ini tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak citra DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, masyarakat Halsel mendesak agar Komisi I DPRD segera mengambil tindakan tegas dan transparan dalam menindaklanjuti laporan kasus SK bodong PPPK ini. Jangan biarkan oknum-oknum yang merusak dunia pendidikan lolos dari jerat hukum!

Hingga Berita ini dipublish, pihak DPRD Komisi I belum Memberikan keterangan resmi.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

GPM Desak KPK Usut Dugaan Monopoli Proyek dan Lonjakan Kekayaan Gubernur Malut
Kasus Korupsi ISDA Taliabu Rugikan Daerah Rp17,5 Miliar, KPK Malut Desak Kejati Tetapkan Tersangka
Dugaan Pungli Kupon Minyak Tanah di Kelurahan Jati Ternate Disorot
Perkuat Manajemen Keuangan, Bupati Halteng Tunjuk Fitra U. Ali Jabat Plt BPKAD
Praktisi Hukum Dorong Umar Ismail Seret Polresta Tidore ke Praperadilan
Kasus Tambang dan Denda Rp500 Miliar, Pertemuan Sherly Tjoanda Laos-Satgas PKH Picu Kecurigaan
Kasus Minyakita Morotai: Kasat Reskrim Ngaku Tak Berdaya, Distributor Jadi Tersangka
Listrik Padam Terus Tanpa Pemberitahuan, Warga Kayoa Geram, Desak Evaluasi Kepala PLN

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 15:02

GPM Desak KPK Usut Dugaan Monopoli Proyek dan Lonjakan Kekayaan Gubernur Malut

Rabu, 15 April 2026 - 14:47

Kasus Korupsi ISDA Taliabu Rugikan Daerah Rp17,5 Miliar, KPK Malut Desak Kejati Tetapkan Tersangka

Rabu, 15 April 2026 - 11:42

Dugaan Pungli Kupon Minyak Tanah di Kelurahan Jati Ternate Disorot

Rabu, 15 April 2026 - 11:21

Perkuat Manajemen Keuangan, Bupati Halteng Tunjuk Fitra U. Ali Jabat Plt BPKAD

Rabu, 15 April 2026 - 04:15

Praktisi Hukum Dorong Umar Ismail Seret Polresta Tidore ke Praperadilan

Selasa, 14 April 2026 - 13:07

Kasus Minyakita Morotai: Kasat Reskrim Ngaku Tak Berdaya, Distributor Jadi Tersangka

Selasa, 14 April 2026 - 09:39

Listrik Padam Terus Tanpa Pemberitahuan, Warga Kayoa Geram, Desak Evaluasi Kepala PLN

Selasa, 14 April 2026 - 06:40

LBH Ansor Maluku Utara Desak Wali Kota Tidore Tuntaskan Mandeknya Ganti Rugi Lahan Warga

Berita Terbaru