HALTENG,Coretansatu.com – Kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Maluku Utara memantik sorotan publik. Pasalnya, terlihat adanya perbedaan perlakuan yang mencolok dalam penindakan pelanggaran di sektor tambang nikel.
Sebelumnya, Satgas PKH tampak sangat transparan dan tegas. Mereka secara terbuka mengumumkan penindakan terhadap empat perusahaan besar yang terbukti melanggar kawasan hutan, dengan total denda yang nilainya fantastis melampaui Rp7 Triliun.
– PT Karya Wijaya (Milik Gubernur Malut, Sherly Tjoanda): Denda Rp500,05 Miliar atas luasan 51,33 Ha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– PT Halmahera Sukses Mineral: Denda Rp2,27 Triliun atas luasan 234,04 Ha.
– PT Trimega Bangun Persada: Denda Rp772,24 Miliar atas luasan 79,27 Ha.
– PT Weda Bay Nickel: Denda Rp4,32 Triliun atas luasan 444,42 Ha.
Seluruh proses dan besaran denda dipublikasikan secara terbuka. Namun, sikap “jantan” dan transparan ini seketika hilang saat Satgas PKH menangani kasus PT Smart Marsindo.
Perbedaan penanganan ini memunculkan kesan kuat adanya perlakuan tidak setara atau double standard dalam penegakan hukum.
Diketahui, PT Smart Marsindo dikabarkan dimiliki oleh oknum anggota DPR RI Fraksi PDIP, Shanty Alda Nathalia. Perusahaan ini mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 666,30 hektare di Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah,yang berlaku hingga tahun 2032.
Bahkan, pada Februari 2026 lalu, Satgas PKH diketahui telah turun langsung dan memasang papan penindakan di area tambang milik perusahaan tersebut. Biasanya, pemasangan papan itu menjadi indikator kuat adanya dugaan pelanggaran serius.
Anehnya, hingga saat ini Satgas PKH belum pernah mengungkap jenis pelanggaran apa yang dilakukan, apalagi mengumumkan besaran sanksi atau denda seperti yang dilakukan pada empat perusahaan lainnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan konsistensi dan transparansi penegakan hukum. Mengapa kasus lain diumbar, sementara kasus perusahaan yang diduga memiliki koneksi kuat di parlemen justru ditutup-tutupi?
Sampai berita ini dipublish, pihak Satgas PKH hingga kini masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan kasus PT Smart Marsindo tersebut.
Editor : Admin Coretansatu.com
