TERNATE,Coretansatu.com — Kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Maluku Utara menuai kritik tajam dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Maluku Utara.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND, Mujahir Sabihi, menilai kunjungan tersebut sarat kepentingan politik rezim untuk mempertahankan legitimasi di tengah krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin menganga di daerah penghasil tambang tersebut.
Menurut Mujahir, kunjungan Wapres tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah mempertahankan citra politik melalui narasi pembangunan dan hilirisasi industri. “Di balik kunjungan pejabat pusat, terselip agenda mempertahankan politik Serakahnomics — politik ekonomi serakah yang menindas rakyat, merampas sumber daya, dan menyingkirkan kedaulatan rakyat atas tanah, laut, serta hasil bumi,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti maraknya operasi industri ekstraktif di sektor pertambangan yang menurutnya telah membawa dampak negatif besar bagi masyarakat Maluku Utara. “Keuntungan triliunan dari hasil ekspor tambang tidak sebanding dengan kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditanggung masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah hanya dinikmati oleh segelintir elit,” ujarnya.
LMND menilai, masyarakat lingkar tambang masih hidup dalam kesenjangan dan keterpurukan. Aktivitas pertanian dan perikanan lokal kian terpinggirkan akibat kerusakan lingkungan yang masif. Sejumlah riset bahkan menunjukkan pencemaran limbah kimia di perairan sekitar tambang yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.
“Bukan hanya laut, tapi juga lahan-lahan rakyat yang diwariskan turun-temurun kini dirampas untuk ekspansi tambang. Mereka yang berjuang mempertahankan tanahnya justru dikriminalisasi, seperti yang dialami 11 warga Maba Sangaji,” tambah Mujahir.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai cerminan nyata ketimpangan struktural akibat model pembangunan neoliberalisme. “Eksploitasi tambang nikel hanya memperkaya korporasi, sementara nelayan kehilangan ruang tangkap, petani kehilangan lahan, dan rakyat kecil tidak mendapat apa pun dari kekayaan tanah mereka sendiri,” katanya.
LMND menuding pemerintah, baik pusat maupun daerah, gagal menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi rakyat dan lingkungan. “Negara bersama korporasi menjadikan Maluku Utara sebagai sapi perah. Pemerintah seharusnya menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan modal,” tegasnya.
Melalui pernyataan sikap resminya, LMND Maluku Utara menegaskan empat poin utama:
Pembangunan sejati bukanlah hilirisasi untuk kepentingan korporasi asing, melainkan industrialisasi nasional berbasis kepentingan rakyat.
Kedaulatan ekonomi harus berpihak pada petani, nelayan, dan kaum pekerja — bukan pada oligarki tambang dan penguasa modal.
Penolakan terhadap pencitraan politik yang menutupi praktik ketidakadilan sosial dan perampasan sumber daya rakyat Maluku Utara.
Seruan persatuan nasional, antara mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan rakyat miskin kota untuk melawan sistem Serakahnomics yang dinilai menindas rakyat Indonesia.
“Maluku Utara tidak butuh pencitraan, tapi keberpihakan nyata. Bangun kedaulatan rakyat, tegakkan keadilan sosial!” pungkas Mujahir Sabihi.
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Arfandi Latif
