Oleh: Saidun Suryadi Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara- Integritas nasional pada hakikatnya tidak lahir dari slogan normatif atau retorika kebangsaan semata, melainkan dari kedalaman pemahaman intelektual setiap individu dalam membaca realitas sosial bangsanya. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan relasi etnis yang secara historis, sosiologis, dan kultural membentuk bangunan nasionalisme Indonesia. Nation atau bangsa bukanlah entitas tunggal yang homogen, melainkan konstruksi sosial yang disusun dari keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Multikulturalisme Indonesia bukan sekadar fakta empiris, tetapi juga tantangan epistemologis dalam menjaga integritas bangsa.
Relasi etnis, dalam perspektif sosiologi politik, merupakan hubungan sosial yang terbentuk antara kelompok-kelompok etnis yang memiliki identitas kultural berbeda namun, hidup dalam satu sistem nasional. Indonesia sebagai negara multietnis menghadapi dinamika relasi yang kompleks, dari harmoni, negosiasi, hingga konflik laten. Dalam konteks ini, relasi etnis seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hubungan bermasyarakat yang bersifat fungsional, tetapi juga sebagai hubungan kekeluargaan yang berakar pada nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Relasi inilah yang semestinya menjadi indikator kemajuan bangsa, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik semu.
Namun, problem muncul ketika relasi etnis direduksi menjadi identitas politik yang eksklusif. Alih-alih menjadi modal sosial bangsa, identitas etnis justru sering dimobilisasi untuk kepentingan sempit kelompok tertentu. Di titik inilah integritas bangsa mengalami distorsi. Integritas yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pemersatu, berubah menjadi instrumen formalistik yang kehilangan substansi keadilan sosial. Fenomena ini sejalan dengan kritik Karl Marx tentang struktur kekuasaan, di mana kepentingan segelintir elite yang menguasai posisi strategis kerap melahirkan ketimpangan, kecurangan, dan marginalisasi kelompok tertentu.
Integritas nasional yang otentik menuntut adanya kesadaran struktural dan kultural. Secara struktural, negara harus mampu menciptakan regulasi yang adil dan inklusif, yang tidak tunduk pada dominasi budaya luar maupun hegemoni kepentingan ekonomi-politik tertentu. Secara kultural, integritas bangsa harus bertumpu pada pengakuan terhadap integritas regional, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali terpinggirkan dalam narasi pembangunan nasional. Desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek kebudayaan yang menyimpan nilai-nilai lokal penopang persatuan bangsa.
Ketidakadilan sosial yang lahir dari kepentingan elite inilah yang kemudian memicu krisis relasi etnis. Ketimpangan ekonomi, intoleransi keberagaman, dan konflik identitas tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan sebagai akibat dari cacat struktural dan kultural negara. Integritas bangsa akhirnya hanya menjadi simbol administratif, sementara masyarakat, khususnya generasi muda menjadi korban eksploitasi isu etnis dan keberagaman tanpa dibekali pendidikan kritis yang memadai. Dalam situasi ini, konflik etnis bukan sekadar persoalan perbedaan, tetapi manifestasi dari kegagalan negara dalam mengelola keadilan sosial.
Negara yang harmonis adalah negara yang mampu menjamin keadilan relasi antaretnis dalam setiap ruang kehidupan sosial. Toleransi tidak cukup dimaknai sebagai sikap pasif menerima perbedaan, melainkan harus dihayati sebagai praksis keadilan yang aktif. Setiap individu, organisasi formal maupun informal, seharusnya keluar dari orientasi klaim kebenaran tunggal yang kerap melahirkan pertentangan. Relasi etnis yang sehat hanya dapat terwujud apabila terdapat kesetaraan posisi dan pengakuan martabat antar kelompok.
Oleh karena itu, relasi etnis dan integritas bangsa harus ditempatkan sebagai objek analisis kolektif yang diselesaikan melalui metode dialog, identifikasi masalah secara kritis, serta perumusan solusi bersama. Integritas bangsa bukan produk instan, melainkan proses historis yang menuntut kesadaran intelektual, keberanian moral, dan komitmen sosial. Tanpa itu, nasionalisme hanya akan menjadi jargon kosong, dan relasi etnis akan terus menjadi ladang konflik yang menggerus persatuan Indonesia dari dalam.
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Taslim Barakati
