TERNATE,Coretansatu.com – Pulau Makian kembali diguncang isu busuk yang mencoreng wajah pembangunan. Proyek jalan lingkar yang semestinya menjadi denyut baru bagi akses dan kesejahteraan masyarakat, justru menyisakan luka mendalam bagi warga Desa Peleri. Batu kerikil yang mereka gali dengan peluh dan keringat telah berubah menjadi tumpukan utang tak terbayar senilai hampir Rp200 juta.
“Material sudah lama diangkut, tapi uangnya tak pernah kami terima. Nilainya sekitar 500 kobit, satu kobit dihargai Rp400 ribu,” keluh seorang warga dengan nada getir. Janji manis kontraktor berakhir menjadi penipuan pahit yang kini membekas di hati masyarakat kecil.
Di balik proyek ini, terselip nama dua perusahaan pelaksana: CV Delta dan CV Bintang Jaya. Keduanya diduga kuat belum melunasi kewajiban pembayaran material. Lebih jauh, kabar beredar kencang bahwa ada benang merah dengan seorang anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Kendali proyek disebut-sebut ada di tangannya, meski papan proyek tak pernah mencantumkan namanya secara terang. Sosok Nawawi M. Ali, pengawas yang diberi kuasa oleh perusahaan, kini menjadi sorotan publik, dihujani tanda tanya dan desakan pertanggungjawaban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jalan lingkar yang membentang di Desa Samsuma diharapkan membuka pintu kesejahteraan justru memunculkan kisah pengkhianatan. Warga Peleri yang percaya pada kesepakatan kini hanya bisa menatap kosong, merasa dipermainkan. Batu yang mereka gali dari tanah sendiri, yang diangkut truk proyek, kini menjelma hutang yang menggantung di udara tanpa kepastian.
“Kalau perusahaan besar bisa tega menginjak hak rakyat kecil, pembangunan macam apa ini?” tegas seorang tokoh desa, emosinya tak terbendung.
Kasus ini menyingkap wajah gelap pembangunan infrastruktur di daerah: rentan disusupi kepentingan politik, penuh permainan di balik layar. Dugaan keterlibatan oknum dewan hanya mempertebal aroma busuk proyek, seakan pembangunan bukan lagi demi rakyat, melainkan ajang dagang kuasa dan bisnis licik yang menindas.
Warga mendesak pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, segera turun tangan. Mereka menuntut keadilan: pembayaran material harus segera dilakukan, transparansi proyek dibuka seluas-luasnya, serta investigasi tuntas atas dugaan keterlibatan politisi yang bersembunyi di balik nama perusahaan kontraktor.
Kini, di Desa Peleri, batu-batu yang sudah lama berpindah ke badan jalan hanya meninggalkan jejak kehilangan. Tak ada uang, tak ada kompensasi. Yang tersisa hanyalah kisah getir tentang bagaimana pembangunan bisa berubah menjadi bencana sosial ketika rakyat kecil diperas, sementara penguasa dan kontraktor berlindung di balik kekuasaan.
Jalan lingkar Pulau Makian boleh saja rampung, tetapi luka di hati warga Peleri akan tetap menganga, menunggu keadilan yang entah kapan datang.
Editor : admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Wahyu
