TIDORE,Coretansatu.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memperkuat sinergi untuk mewujudkan program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai bagian dari implementasi “Asta Cita” Presiden Republik Indonesia.
Komitmen tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pembangunan KNMP Tahap II yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (25/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal KKP RI, Ade Tajudin Sutiawarman, dan dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Tidore menegaskan kesiapan mendukung pembangunan kawasan nelayan modern yang terintegrasi, khususnya di Desa Maitara Tengah yang dinilai memiliki potensi besar di sektor perikanan, wisata bahari, dan budaya pesisir.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Maitara Tengah menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan, sehingga program KNMP dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Desa Maitara Tengah dikenal sebagai kawasan yang memiliki potensi perikanan, wisata bahari, dan kekayaan budaya yang luar biasa. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mampu menciptakan kawasan pesisir yang maju, bersih, produktif, dan berdaya saing.
Selain itu, program tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru bagi generasi muda dan kaum perempuan melalui pengembangan sektor perikanan terpadu, pengolahan hasil laut, hingga sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan KNMP hingga akhir 2026 dapat selesai di 1.369 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Sementara target jangka panjang periode 2025–2029 mencakup sekitar 5.000 desa nelayan di berbagai daerah di Indonesia.
Inspektur Jenderal KKP RI, Ade Tajudin Sutiawarman, menegaskan bahwa keberhasilan program lintas sektor tersebut sangat bergantung pada kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak mungkin berjalan maksimal tanpa dukungan seluruh pihak, mulai dari aparat pengawasan, aparat penegak hukum, TNI/Polri, hingga pelaksana kegiatan di lapangan.
“Tidak mungkin program sebesar ini dilaksanakan sendiri oleh KKP tanpa dukungan pemerintah daerah, aparat pengawasan, aparat penegak hukum, TNI/Polri, serta para pelaksana kegiatan,” tegasnya.
Program KNMP sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan wilayah pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat nelayan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Wahyu MS
