HALSEL,Coretansatu.com – Warga Desa Tabahidayah, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dibuat geleng kepala menyaksikan kinerja Kepala Desa Rifaldi Hi. T. Sangaji yang telah memimpin desa tersebut selama kurang lebih sembilan tahun.
Pasalnya, sejak Dana Desa (DD) mulai digelontorkan pada 2018 hingga 2026, yang semestinya mampu mendorong percepatan pembangunan desa, kondisi infrastruktur di Desa Tabahidayah justru dinilai nyaris tidak menunjukkan perubahan berarti.
Pantauan di lapangan menunjukkan, pembangunan fisik di desa tersebut tergolong sangat minim. Sejumlah warga menilai, besarnya kucuran Dana Desa tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang terlihat hingga saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada tahun anggaran 2020 hanya tercatat pembangunan satu ruang PAUD dengan total anggaran sekitar Rp243 juta. Pada tahun yang sama, pemerintah desa juga melakukan pengadaan meteran listrik untuk 116 rumah.
Selanjutnya, pada tahun anggaran 2021, terdapat pembangunan pagar swadaya dengan total anggaran lebih dari Rp400 juta sepanjang kurang lebih 800 meter. Ironisnya, pembangunan pagar tersebut disebut tidak tuntas. Bahkan, material pasir dan batu diklaim berasal dari swadaya masyarakat, sementara pondasi pagar diketahui dibangun melalui program PNPM Mandiri, bukan murni dari Dana Desa.
Memasuki tahun anggaran 2023–2024, Dana Desa kembali digunakan untuk pembangunan kantor desa dengan perkiraan anggaran lebih dari Rp400 juta.
Kemudian pada tahun anggaran 2025, tercatat pembangunan jembatan dengan total anggaran lebih dari Rp200 juta yang disertai pekerjaan rabat beton. Namun, warga mengeluhkan kondisi rabat beton yang sudah mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai, jika Dana Desa per tahun yang nilainya mencapai miliaran rupiah benar-benar dikelola secara optimal, maka pembangunan desa seharusnya terlihat signifikan.
“Dana Desa sejak 2022 sampai 2025 itu mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun. Kalau anggaran sebesar itu betul-betul digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat, tentu desa ini sudah jauh lebih maju. Tapi faktanya nihil,” ujarnya.
Warga juga menyoroti sejumlah anggaran yang diduga tidak terealisasi di lapangan. Salah satunya anggaran ketahanan pangan tahun 2023 berupa pengadaan 4.000 bibit pala senilai Rp100 juta yang disebut tidak pernah terealisasi. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2022, di mana anggaran pengadaan 2.000 bibit pala senilai Rp50 juta juga tidak terlihat hasilnya.
“Yang aneh, meskipun Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan sempat turun melakukan audit, tidak ada temuan berarti. Padahal di lapangan, realisasi anggaran itu tidak terlihat,” kata warga tersebut dengan nada heran.
Tak hanya itu, sejumlah pembangunan lain juga disebut belum rampung hingga kini. Seperti rehabilitasi Polindes dengan anggaran Rp80 juta yang belum selesai, pagar swadaya yang belum tuntas sepenuhnya, hingga jembatan yang rabatnya sudah rusak meski baru dibangun.
Warga menilai, pemeriksaan oleh Inspektorat terkesan sebatas formalitas. Oleh karena itu, mereka mendesak agar aparat penegak hukum turun langsung menelusuri aliran Dana Desa tersebut.
“Kalau hanya Inspektorat yang audit, kami tidak yakin. Sebaiknya Kejaksaan Negeri Labuha turun langsung ke desa, melihat kondisi fisik di lapangan dan membandingkannya dengan besaran anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tabahidayah, Rifaldi Hi. T. Sangaji, hingga berita ini diterbitkan masih dalam upaya konfirmasi wartawan.
Editor : Editor_Coretansatu
Sumber Berita : Taslim Barakati
