TIDORE,Coretansatu.com– Senin pagi (6/7/2026) yang biasa tenang di Kota Tidore Kepulauan mendadak riuh. Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pekerja paruh waktu berkumpul di halaman Kantor Wali Kota.
Bukan untuk apel pagi rutin, melainkan membawa beban kecemasan yang berat, mereka menolak dirumahkan. Bagi para abdi negara ini, kehilangan pekerjaan berarti hilangnya kepastian asap dapur mereka tetap mengepul.
Gelombang protes tersebut akhirnya memaksa Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengambil jalan tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pegawai memang batal dirumahkan, namun sebuah pil pahit harus tetap mereka telan. Pendapatan para pegawai PPPK direncanakan dipotong hingga separuh, sementara Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi PNS dipangkas 30 persen. Langkah drastis ini diambil karena daerah tercekik defisit anggaran tunjangan yang membengkak hingga lebih dari Rp50 miliar.
Namun, di balik narasi “dompet daerah yang kosong” tersebut, tersimpan sebuah ironi yang memicu tanda tanya besar. Di tengah pengorbanan para pegawai yang harus merelakan sebagian haknya, dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 mencatat angka-angka yang fantastis untuk proyek fisik dan pengadaan barang mewah.
Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tidore diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.000.000.000 (Rp8 miliar) hanya untuk membeli satu paket peralatan studio audio. Anggaran studio ini bahkan menjadi proyek terbesar dari ratusan item pengadaan di Setda. Tak hanya itu, dana APBD senilai Rp4,8 miliar juga mengalir mulus untuk proyek pembangunan Mess Kejaksaan Tidore yang pengerjaan tendernya telah rampung
Kontrasnya kondisi ini seolah memperlihatkan foya-foya belanja fasilitas di tengah jeritan para pegawai bawahannya. Kebijakan ini pun langsung membentur lampu merah dari ibu kota. Hanya selang tiga hari setelah demonstrasi di Tidore, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung DPR RI (9/7/2026)
Ia menegaskan bahwa daerah tidak boleh asal mengklaim “tidak mampu” sebelum benar-benar memotong belanja non-prioritas seperti rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan barang yang belum mendesak.
Kini, nasib anggaran Pemkot Tidore berada di ujung tanduk seiring rencana Kemendagri menerjunkan tim audit dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Bagi ribuan PPPK di Tidore, audit ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan sebuah harapan agar keadilan anggaran berpihak pada nasib hidup manusia, bukan pada kemewahan fasilitas studio audio.
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Rahmat Wijaya
