HALSEL,Coretansatu.com – Sikap diam Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, kembali menuai sorotan tajam publik. Bersama dua pejabat strategis daerah, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) M. Zaki Wahab serta Kepala Inspektorat Ilham Abubakar, bupati dinilai bungkam dan seolah menutup mata atas persoalan serius yang melilit Kepala Desa Toin, Fahmi Taher.
Kepala Desa Toin diketahui sebelumnya didemo oleh warganya sendiri. Aksi tersebut dipicu dugaan kuat penyelewengan dana desa selama dua tahun anggaran hingga memasuki tahun ketiga masa kepemimpinannya sejak dilantik. Ironisnya, warga menilai tidak ada satu pun pembangunan yang benar-benar dirasakan di Desa Toin.
Hartono, salah satu warga Desa Toin, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai melakukan pembungkaman. Menurutnya, sikap diam ini terkesan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepala desa yang diduga menghabiskan uang negara tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, Hartono mengungkapkan bahwa warga Desa Toin sebelumnya telah mendatangi langsung Bupati Halmahera Selatan, Kepala DPMD, dan Inspektorat dalam aksi unjuk rasa. Mereka menuntut kejelasan atas dugaan penyimpangan dana desa serta perlakuan kepala desa terhadap warganya.
Salah satu persoalan yang hingga kini belum terselesaikan adalah penggantian biaya meteran listrik warga. Hartono menyebutkan, sejumlah warga memasang meteran listrik secara mandiri, namun hingga kini tidak pernah diganti oleh pemerintah desa sebagaimana yang dijanjikan.
Lebih memprihatinkan lagi, kantor Desa Toin diketahui dipalang hampir setengah tahun akibat konflik internal dan kekecewaan warga. Namun kondisi tersebut tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, seolah-olah persoalan desa tersebut bukan bagian dari tanggung jawab mereka.
Hartono juga menyoroti janji Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang disebut akan melakukan audit khusus terhadap pengelolaan dana Desa Toin. Janji tersebut, menurutnya, hanya menjadi isapan jempol dan kebohongan belaka, karena hingga kini audit yang dijanjikan tak pernah dilakukan.
Kekecewaan serupa disampaikan Bakir Adam, tokoh masyarakat Desa Toin. Ia menilai sikap pasif bupati dan dua kepala dinas tersebut tidak wajar dan patut dipertanyakan secara serius oleh publik.
Bakir bahkan menduga adanya hubungan keluarga antara Bupati Halmahera Selatan, Kepala DPMD, Kepala Inspektorat, dengan Kepala Desa Toin. Dugaan ini mencuat lantaran tidak adanya tindakan tegas yang diambil meski persoalan sudah berulang kali disuarakan warga.
“Mungkin saja Bupati Halmahera Selatan deng Kepala Dinas DPMD dan Kepala Inspektorat ada kaitan keluarga deng Fahmi Taher, jadi dorang tra pernah ambil langkah tegas terhadap Kades Toin itu,” ungkap Bakir dengan nada kesal.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Halmahera Selatan, Kepala DPMD, maupun Kepala Inspektorat belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap bungkam ini semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat dalam pusaran dugaan skandal dana desa di Desa Toin.
Editor : Editor_Coretansatu
Sumber Berita : Taslim Barakati
