Soal SK Bodong PPPK di Halsel: Komisi I DPRD Diduga Bungkam, Pengawasan Dipertanyakan!  

- Penulis Berita

Selasa, 28 Oktober 2025 - 12:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

HALSELCoretansatu.com — Skandal Surat Keputusan (SK) bodong yang mengguncang dunia pendidikan di Halmahera Selatan (Halsel) memasuki babak baru. Setelah mencuatnya dugaan pemalsuan SK untuk meloloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menyeret nama Kepala Sekolah SDN 246, Yakina Mustafa, kini sorotan tajam mengarah kepada Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasalnya, laporan terkait kasus SK honorer PPPK ini telah disampaikan kepada Komisi I sejak bulan lalu. Namun, hingga saat ini, Komisi yang membidangi pendidikan tersebut terkesan diam dan ‘tutup mata’ atas praktik kotor yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah SDN 246.

Sikap bungkam Komisi I ini menuai kritik pedas dari berbagai pihak. Masyarakat menilai bahwa DPRD, sebagai lembaga pengawas, seharusnya proaktif dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut kepentingan publik dan dunia pendidikan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sangat mengecewakan. Kami berharap DPRD bisa menjadi corong aspirasi masyarakat, bukan malah diam dan melindungi oknum yang diduga melakukan pelanggaran,” ujar seorang tokoh masyarakat Halsel yang enggan disebutkan namanya.

Lambatnya respons Komisi I ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas sistem pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Publik mulai meragukan kemampuan para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di daerah.

Jika Komisi I terus bersikap pasif, bukan tidak mungkin kasus SK bodong ini akan menguap begitu saja. Hal ini tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak citra DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, masyarakat Halsel mendesak agar Komisi I DPRD segera mengambil tindakan tegas dan transparan dalam menindaklanjuti laporan kasus SK bodong PPPK ini. Jangan biarkan oknum-oknum yang merusak dunia pendidikan lolos dari jerat hukum!

Hingga Berita ini dipublish, pihak DPRD Komisi I belum Memberikan keterangan resmi.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

CV Abdi Nusantara Menang Tender MIN Halbar, Hendra Kariangan: Wajib Hukumnya Kontrak Dijalankan!
Proyek MIN Halbar Rp3,6 M Mandek, Kakanwil Kemenag Malut Buka Suara Alasan Tender Ulang
Amsar Bantah Jual BBM Subsidi, Bungkam Soal Penjualan Dexlite
Akui Timbun BBM, Amsar Diduga Jual Solar BBM Subsidi Dari QR Code 11 Mobil Expedisi
Dugaan Bisnis Ampas Emas Ilegal di Halsel Seret Nama Oknum Polisi Berinisial LA
Proyek MIN Halbar Rp3,6 Miliar Terhambat, Kakanwil Kemenag Malut Diduga Intervensi Pemenang Tender
Kontraktor Minta Inspektorat Periksa Pokja III Malut
Kontroversi Kades Sawadai Halsel: Berulang Kali Terseret Kasus Moral, Mengaku Tak Takut Sanksi Bupati

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 07:50

CV Abdi Nusantara Menang Tender MIN Halbar, Hendra Kariangan: Wajib Hukumnya Kontrak Dijalankan!

Selasa, 21 Juli 2026 - 07:17

Proyek MIN Halbar Rp3,6 M Mandek, Kakanwil Kemenag Malut Buka Suara Alasan Tender Ulang

Selasa, 21 Juli 2026 - 06:21

Amsar Bantah Jual BBM Subsidi, Bungkam Soal Penjualan Dexlite

Senin, 20 Juli 2026 - 16:18

Akui Timbun BBM, Amsar Diduga Jual Solar BBM Subsidi Dari QR Code 11 Mobil Expedisi

Senin, 20 Juli 2026 - 15:23

Dugaan Bisnis Ampas Emas Ilegal di Halsel Seret Nama Oknum Polisi Berinisial LA

Senin, 20 Juli 2026 - 10:13

Kontraktor Minta Inspektorat Periksa Pokja III Malut

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:45

Kontroversi Kades Sawadai Halsel: Berulang Kali Terseret Kasus Moral, Mengaku Tak Takut Sanksi Bupati

Jumat, 17 Juli 2026 - 06:11

Gelar Penyuluhan di Desa Baru, Polsek Obi Ajak Pelajar SMPN 13 Halsel Perangi Judol dan Napza

Berita Terbaru

Foto: istimewa

Maluku Utara

Amsar Bantah Jual BBM Subsidi, Bungkam Soal Penjualan Dexlite

Selasa, 21 Jul 2026 - 06:21