MOROTAI,Coretansatu.com — Desakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas atas dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dalam praktik judi online kian menguat. Komite Perjuangan Rakyat (Kopra Institute) secara resmi meminta Bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak tinggal diam membiarkan isu yang merusak citra birokrasi ini berlarut tanpa kejelasan.
Direktur Kopra Institute, Faisal Habeba, menegaskan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar isu biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut martabat jabatan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemeriksaan menyeluruh harus segera digelar.
“Ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Bupati dan BKD wajib segera memeriksa yang bersangkutan. Jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini dibiarkan atau bahkan dilindungi pihak tertentu,” tegas Faisal, Sabtu (25/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, sebagai pejabat tinggi daerah, Sekda memegang peran sentral dalam pemerintahan dan seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas serta mematuhi aturan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka proses hukum dan kepegawaian harus dijalankan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Isu ini mendapatkan bobot lebih lantaran tuduhan tersebut datang langsung dari dalam lingkaran keluarga sendiri. Istri Sekda, Lela, secara terbuka mengungkap berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan suaminya, bahkan telah melaporkannya ke BKD Provinsi Maluku Utara.
Dalam laporan yang disampaikan, terdapat sejumlah poin krusial, mulai dari dugaan pelanggaran disiplin ASN terkait proses izin cerai, penelantaran rumah tangga yang telah berlangsung selama sembilan bulan, hingga yang paling mencuri perhatian adalah keterlibatan aktif dalam judi online.
“Saya sebagai istri merasa sangat malu dan tertekan. Suami saya jelas terlibat judi online yang sudah dilarang hukum. Saya memohon kepada Ibu Gubernur agar menindak tegas sesuai perbuatannya, karena ini memberikan contoh yang sangat buruk bagi masyarakat dan aparatur lainnya,” ungkap Lela melalui pesan WhatsApp, Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, Lela mengaku telah mengantongi sejumlah bukti pendukung yang menguatkan tuduhan tersebut. Bukti yang dimaksud meliputi data nomor rekening, identitas pribadi, hingga catatan akun yang diduga digunakan untuk bermain judi online.
Tak hanya itu, dalam pengakuannya, Lela juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian berinisial Bripda RHL, yang diketahui merupakan orang dekat suaminya, dalam lingkaran aktivitas tersebut.
Menyikapi pengakuan dan bukti yang sudah ada ini, Faisal Habeba kembali menekankan pentingnya tindak lanjut yang cepat dan tepat dari pihak berwenang. Menurutnya, lambatnya penanganan hanya akan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah.
“Jika nanti terbukti semua tuduhan itu benar, maka sanksi yang diberikan harus tegas dan setimpal. Ini bukan soal pribadi, tapi menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” pungkas Faisal.
Hingga saat ini, publik masih menunggu respon resmi dan langkah konkret dari Bupati Pulau Morotai serta instansi terkait untuk mengusut tuntas kasus yang mengundang perhatian luas ini
Editor : Admin Coretansatu.com
