HALTIM,Coretansatu.com – Kontroversi yang meliputi PT. Sambaki Tambang Sentosa (STS) di Halmahera Timur semakin dalam dengan terungkapnya struktur kepemilikan saham yang kompleks dan mencurigakan. Di tengah tuduhan operasi tanpa izin dan kerusakan lingkungan, fokus kini beralih pada siapa sebenarnya yang mengendalikan perusahaan tambang ini.
Aktivitas PT. STS di Desa Pekaulang telah memicu protes keras dari warga setempat. Mereka menuding perusahaan telah beroperasi tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sah, serta melakukan pembukaan lahan dan pembuangan limbah yang merusak lingkungan. Hutan rusak, air tercemar, dan hasil tangkapan ikan nelayan merosot tajam, menyebabkan penderitaan bagi masyarakat sekitar.
Dari Zhang Hui ke Maria Chandra Pical: Jaringan Kepemilikan yang Tersembunyi?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya, nama Zhang Hui mencuat sebagai Direktur PT. STS. Namun, data terbaru mengungkap adanya nama Maria Chandra Pical yang diduga memiliki peran penting dalam struktur kepemilikan perusahaan. Data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) menunjukkan bahwa saham PT. STS dikuasai oleh pihak asing, dengan jajaran pengurus yang relatif tidak dikenal di Maluku Utara.
Selain Zhang Hui sebagai Direktur Utama, terdapat nama Deby Valentina dan Yang Chenlin sebagai Direktur, serta Neydo sebagai Komisaris Utama dan Liu Bun sebagai Komisaris. Kehadiran Maria Chandra Pical dalam struktur ini menambah lapisan misteri, memicu pertanyaan tentang peran dan pengaruhnya dalam operasional perusahaan.
“Kami menduga ada upaya untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya dari perusahaan ini,” ujar seorang tokoh masyarakat Halmahera Timur yang enggan disebutkan namanya. “Siapa sebenarnya Maria Chandra Pical? Apakah dia terkait dengan jaringan bisnis yang lebih besar?”
Tuntutan Transparansi dan Tindakan Tegas
Masyarakat Halmahera Timur semakin resah dengan ketidakjelasan ini. Mereka menuntut transparansi penuh terkait struktur kepemilikan PT. STS dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Desakan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan masalah ini semakin kuat. Selain itu, warga juga menuntut aparat penegak hukum, KLHK, dan Mabes Polri untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. STS.
“Kami tidak ingin kekayaan alam kami dirampas, dan lingkungan kami dirusak. Pemerintah harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat,” tegas seorang tokoh masyarakat dengan nada geram.
Masyarakat Halmahera Timur berharap agar pemerintah dapat segera mengungkap misteri di balik kepemilikan PT. STS dan mengambil tindakan yang adil dan tegas untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat.
Hingga Berita ini dipublish awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak PT. STS, termasuk Maria Chandra Pical, untuk meminta klarifikasi terkait tuduhan tersebut.
Editor : Admin Coretansatu.com
