Miris! Di Tengah Kemiskinan, DPRD Halmahera Selatan Hamburkan Uang Rakyat untuk Perjalanan Dinas

- Penulis Berita

Minggu, 26 Oktober 2025 - 10:48

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Foto: Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HALSEL,Coretansatu.com — Di tengah ekonomi rakyat Halmahera Selatan yang belum bangkit sepenuhnya, Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Selatan (DPRD) justru menyiapkan anggaran jumbo yang memantik kemarahan publik.

Anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Halmahera Selatan ini dilihat di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga wakil rakyat itu mengalokasikan APBD tahun 2025 itu Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).hanya untuk dua pos belanja rutin perjalanan dinas dan konsumsi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rinciannya, Rp 16.968.204.600 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah).

digelontorkan untuk perjalanan dinas, sementara.Rp 3.031.615.000 (tiga miliar tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).lainnya disiapkan demi memenuhi kebutuhan makanan dan minuman.

Angka yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar seberapa besar sebenarnya kebutuhan kerja DPRD Kabupaten Halmahera Selatan hingga harus menghabiskan puluhan miliar rupiah hanya untuk bepergian dan bersantap?

Di sisi lain, banyak wilayah di Halmahera Selatan masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur dasar yang memprihatinkan. Kontras antara kemewahan gedung parlemen dan kondisi rakyat di lapangan mempertegas jurang antara penguasa dan yang dikuasai.

Sejumlah pengamat menilai, pola penganggaran seperti ini menunjukkan kuatnya budaya birokrasi konsumtif yang tak kunjung hilang. Pos perjalanan dinas dan jamuan makan kerap dijadikan “lahan aman” dalam setiap perencanaan anggaran, tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

Transparansi dan efisiensi belanja publik dua prinsip dasar tata kelola keuangan negara tampak masih sebatas jargon di lembaga legislatif Halmahera Selatan

Apakah Rp 20 miliar itu benar-benar cerminan kebutuhan kerja, atau sekadar pesta diam-diam di balik tembok parlemen? Di tengah rakyat yang terus berhemat demi bertahan hidup, langkah DPRD Halmahera Selatan ini justru memperlihatkan wajah sesungguhnya dari politik anggaran mewah di atas penderitaan rakyat sendiri.

Hingga berita ini di publish, awak media Masi berupaya menkonfirmasi pihak terkait untuk memberikan keterangan resmi.

 

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Diduga Mark-Up, Kejati Diminta Telisik Pengadaan Beras Program Pangan Murah Pemprov Malut
Diduga Terlibat Tambang Emas ilegal, LIN Malut Desak Polda Periksa Kades Kubung
BPBD Halteng Pastikan Penanganan Pasca Bentrok Patani Barat Berjalan Lancar
Langkah Mediasi Belum Membuahkan Hasil, Warga Tuntut Audit Dana Desa dan Copot Kades Maffa
Jelang May DaY, ini Tuntutan PUK SBGN PT. RIM di Halteng
Pusatkan MTQ di Laromabati, Tamsil Jailan : Wujud Implementasi Visi dan Misi Bassam-Helmi
Desak Copot Kades Maffa, Warga Segel Kantor Desa dan Hadang Kunker Bupati Bassam
DPD GPM Malut Desak KeJati Usut Dugaan Korupsi Normalisasi Kali di Kepulauan Sula

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 22:38

Diduga Mark-Up, Kejati Diminta Telisik Pengadaan Beras Program Pangan Murah Pemprov Malut

Kamis, 23 April 2026 - 16:21

Diduga Terlibat Tambang Emas ilegal, LIN Malut Desak Polda Periksa Kades Kubung

Kamis, 23 April 2026 - 14:50

BPBD Halteng Pastikan Penanganan Pasca Bentrok Patani Barat Berjalan Lancar

Kamis, 23 April 2026 - 10:30

Langkah Mediasi Belum Membuahkan Hasil, Warga Tuntut Audit Dana Desa dan Copot Kades Maffa

Kamis, 23 April 2026 - 09:53

Jelang May DaY, ini Tuntutan PUK SBGN PT. RIM di Halteng

Rabu, 22 April 2026 - 14:22

Desak Copot Kades Maffa, Warga Segel Kantor Desa dan Hadang Kunker Bupati Bassam

Rabu, 22 April 2026 - 11:56

DPD GPM Malut Desak KeJati Usut Dugaan Korupsi Normalisasi Kali di Kepulauan Sula

Rabu, 22 April 2026 - 05:24

Buntut Dugaan Tambang Ilegal, Kades Kubung Halsel Disorot Soal Kepemilikan Tromol Emas

Berita Terbaru

Ketua PUK SBGN PT. RIM : M. Alfarisin

Maluku Utara

Jelang May DaY, ini Tuntutan PUK SBGN PT. RIM di Halteng

Kamis, 23 Apr 2026 - 09:53