Kontroversi Anggaran Rumah Tangga Gubernur Malut: Pemprov Klaim Lebih Efisien dari Era Sebelumnya

- Penulis Berita

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 13:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Sumber Foto: Okutimurpos.com

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, Sumber Foto: Okutimurpos.com

Maluku Utara,Coretansatu.com — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa alokasi anggaran rumah tangga untuk Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wagub Sarbi Sehe dalam rangka mendukung kegiatan resmi pemerintahan daerah.

“Anggaran rumah tangga itu bukan soal gaya hidup, tetapi kebutuhan resmi pemerintahan daerah,” katanya, ketika dikonfirmasi, Sabtu 25 Oktober 2025.

Ia menyebutkan, alokasi anggaran rumah tangga senilai Rp 14 miliar itu tertuang dalam Rancangan APBD TA 2026. Uang ini meliputi biaya makan, penerimaan tamu, dan mendukung kegiatan protokoler.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan, kata Ahmad, anggaran tersebut merupakan hasil pemangkasan dari alokasi anggaran untuk kepala daerah sebelumnya yang dinilai lebih besar.

“Pada masa pemerintahan sebelumnya, anggaran rumah tangga gubernur mencapai Rp 21 miliar dan untuk wakil gubernur Rp 18 miliar. Sekarang, atas instruksi Ibu Gubernur, angka itu dipangkas menjadi Rp 14 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, pemangkasan dilakukan sebagaimana kebijakan efisiensi nasional yang tertuang dalam edaran Presiden Prabowo tentang penghematan anggaran pemerintah daerah.

“Semua diarahkan agar penggunaan APBD 2026 lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada prioritas pembangunan,”Punkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Berita Duka: Wartawan Adenyong Nafis Tutup Usia, Karya dan Dedikasinya Abadi dalam Ingatan
Dukung Olahraga Daerah: Harita Nickel Sumbang 10 Mobil Operasional untuk Sukseskan Porprov V Malut 2026
Jual Beli IUP Haltim Disorot, LKBHMI Cabang Ternate Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas
PW SEMMI Maluku Utara Desak Kejati Segera Tangkap Drs. H. Iqbal Ruray Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Hujan Deras Guyur Kota Weda, Tiga Desa Terendam Banjir: Warga Soroti Kinerja Pemda
Dugaan SPPD Fiktif Rp26,3 Miliar Mengguncang DPRD Ternate, FORMAPAS Desak KPK Tetapkan Tersangka!
Nekat Buka Saat Idul Adha, Star Cave Karaoke Terancam Ditutup Satpol PP Halteng
Di Tengah Gemerlap Industri Nikel, BPK Temukan Kekurangan Pungutan Pajak Listrik Halteng Capai Rp7,9 Miliar

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:04

Rp 2,2 Triliun Kerugian Lingkungan Diduga Menganga, DPP IMM: PT. Halmahera Sukses Mineral Jangan Tutup Mata Perusak Ekologi

Senin, 1 Juni 2026 - 06:18

DPP IMM Mendesak APH Segera Periksa Dugaan Penyimpangan di BPBD Halsel: “Jangan Biarkan Kejahatan Anggaran Tumbuh di Atas Penderitaan Rakyat

Kamis, 28 Mei 2026 - 05:42

Usman Mansur Tagih Janji Kejati Malut, Jangan Main-Main dengan Skandal Tunjangan DPRD: Kuntu Daud Harus Bertanggung Jawab!

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:02

Formapas Malut: Desak Cabut IUP PT Priven Lestari, Jangan Korbankan Gunung Wato-Wato Demi Keserakahan Tambang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:51

PP Formapas: Menteri PU Harus Taat Hukum, Copot Kepala BPJN Malut yang Diduga Terseret Pusaran Korupsi dan Polemik MBG

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09

DPP IMM Soroti Utang Proyek BPBD Halsel, Usman Mansur: Jangan Jadikan APBD sebagai Kuburan Transparansi

Senin, 25 Mei 2026 - 17:57

Usman Mansur: Jangan Jadikan Buruh Tumbal Keuntungan Perusahaan, Dugaan Kezaliman di PT Sampoerna Kayoe Harus Diusut!

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:35

Skandal Tambang Haltim Meledak! DPP IMM Minta Aparat Usut Dugaan Izin Bermasalah PT Sumberdaya Arindo

Berita Terbaru