Malut,Coretansatu.com — Tahun anggaran 2026 menjadi babak penting bagi Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur perempuan pertama, Sherly-Sarbin. Setelah melewati masa transisi politik 2024–2025, publik menaruh harapan besar terhadap arah baru kebijakan fiskal yang diusung duet Gubernur Sherly Juanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Namun, di tengah optimisme tersebut, bayang-bayang dominasi birokrasi lama masih begitu kuat dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
RAPBD 2026 memperlihatkan kecenderungan yang masih dikuasai oleh pola pikir birokrasi tradisional. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masih berorientasi pada kenyamanan aparatur, bukan transformasi ekonomi daerah. Pola belanja tetap terpusat pada honorarium kegiatan, perjalanan dinas, serta rapat-rapat rutin yang minim produktivitas. Alih-alih mengarah pada reformasi struktural dan pemberdayaan ekonomi rakyat, anggaran justru memantulkan cermin lama birokrasi yang gemar membelanjakan uang publik untuk kegiatan seremonial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena “patologi birokrasi” terlihat jelas dalam penyusunan anggaran. Belanja aparatur masih mendominasi, diikuti peningkatan tunjangan pegawai dan kegiatan administratif non-produktif. Menurut sejumlah teknokrat, kecenderungan ini menjadi tanda lemahnya inovasi fiskal daerah. Sementara belanja modal dan pemberdayaan masyarakat justru mengalami penurunan, karena tidak dirasakan langsung oleh birokrasi.
Berdasarkan data Portal Kemendagri 2025, tren belanja pegawai terus meningkat dari 23,9 persen (2020) menjadi 35 persen (2025). Sebaliknya, belanja modal mengalami penurunan tajam dari 40 persen menjadi 11 persen. Sementara belanja barang dan jasa naik signifikan hingga 38 persen, mengindikasikan gejala “spending pressure” atau tekanan belanja rutin.
Fenomena ini menggambarkan rigiditas birokrasi, di mana prioritas belanja rutin tetap menjadi fokus meski ruang fiskal menurun. Pola ini memperkuat teori “spending bias” dan “budget stickiness”, kecenderungan pemerintah daerah mempertahankan struktur belanja lama, bahkan di tengah menurunnya pendapatan daerah.
Selama dua tahun anggaran terakhir (2024–2025), penyusunan APBD dilakukan nyaris otomatis tanpa inovasi, atau yang disebut sejumlah analis sebagai “autopilot administratif”. RAPBD 2026 pun akhirnya lebih mencerminkan warisan teknokrasi masa lalu dibandingkan visi politik baru Sherly-Sarbin.
Akibatnya, struktur anggaran lebih menampilkan wajah birokrasi yang nyaman, bukan perubahan substantif. Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Pierson (2000) sebagai path dependency birokratik, di mana sistem lama terus bertahan karena memberikan kepastian administratif bagi aparat, meski menghambat inovasi kebijakan.
Masyarakat Maluku Utara sempat diliputi gelombang optimisme tinggi setelah pelantikan Sherly-Sarbin pada Februari 2025. Publik berharap kehadiran pemimpin perempuan akan membawa simbol perubahan dan pembaruan ekonomi daerah. Namun, harapan itu mulai memudar ketika dokumen RAPBD 2026 yang dibacakan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menunjukkan pola lama.
Ketika RAPBD diserahkan ke DPRD, muncul berbagai pertanyaan mendasar:
Apakah RAPBD benar-benar mencerminkan visi politik Gubernur Sherly-Sarbin?
Apakah rancangan ini selaras dengan janji-janji politik Pilkada 2024?
Di mana letak arah pembangunan inklusif berbasis pulau yang selama ini dijanjikan?
Indikasi Lemahnya Perencanaan dan Policy Intelligence
Dokumen RAPBD 2026 setebal 1.512 halaman menunjukkan kelemahan mendasar dalam desain perencanaan fiskal. Banyak program tanpa indikator hasil (output-outcome) yang jelas, dan sebagian besar data ekonomi tidak diperbarui. Alih-alih menyajikan “peta jalan pembangunan”, dokumen tersebut lebih menyerupai laporan administratif tanpa arah strategis.
Kepemimpinan Sherly-Sarbin kini menghadapi ujian besar: bagaimana menggeser orientasi birokrasi menuju pemerintahan yang berorientasi hasil (result-based budgeting).
Ada empat tantangan utama yang harus dihadapi Gubernur Sherly-Sarbin:
1. Membongkar kultur birokrasi lama yang menutup ruang inovasi dan transparansi;
2. Mentransformasi anggaran administratif menjadi anggaran produktif, terutama pada sektor pangan, konektivitas antar pulau, dan penguatan ekonomi masyarakat;
3. Membangun mekanisme hasil yang terukur, bukan sekadar serapan anggaran;
4. Merebut kembali kendali politik atas birokrasi fiskal, agar visi politik tidak tersandera oleh struktur lama yang konservatif.
Rakyat Maluku Utara menaruh ekspektasi besar bahwa Sherly-Sarbin tidak sekadar mengganti wajah pemerintahan, tetapi benar-benar mengubah watak fiskalnya. Tahun 2026 menjadi tahun transisi menuju “pemerintahan baru yang berorientasi hasil”.
Namun, bila RAPBD 2026 tetap dibiarkan menjadi produk birokrasi lama, perubahan hanya akan menjadi slogan politik tanpa substansi pembangunan.
Sherly-Sarbin perlu menegaskan kendali penuh atas kebijakan fiskal. Kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari pidato politik, melainkan dari setiap baris RKA, setiap kegiatan, dan setiap rupiah dalam APBD.
Dengan demikian, masa depan Maluku Utara akan sangat ditentukan oleh sejauh mana Gubernur Sherly-Sarbin mampu menaklukkan dominasi birokrasi dan menjadikan RAPBD 2026 sebagai alat perubahan nyata, bukan sekadar rutinitas administratif yang membelenggu.
Editor : Admin.Coretansatu
Sumber Berita : Taslim Barakati
