Kesultanan Tidore Peringatkan Bappenas: Pengembangan Sofifi Hanya di Oba, Bukan DOB

- Penulis Berita

Kamis, 23 Oktober 2025 - 16:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat bertemu dengan pihak Kesultanan Tidore.

Keterangan Foto: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat bertemu dengan pihak Kesultanan Tidore.

TIDORE,Coretansatu.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pengembangan ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi.

Proyek ini akan melibatkan empat kesultanan, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, dalam penyusunan pra-masterplan, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.

Langkah ini diketahui diambil di tengah hangatnya isu Daerah Otonom Baru atau DOB di Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ika Ratna Wulandary, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa pelibatan empat kesultanan, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailol, merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan selaras dengan kearifan lokal.

“Kita ingin mendengarkan dari berbagai pihak untuk menjadi masukan di dalam pra master plan, termasuk dari empat kesultanan,” kata Ika, Ketika diwawancarai awak media, Pada Kamis, (23/10/24).

Ika menambahkan, pra-masterplan ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai pengembangan ibu kota, dengan target penyelesaian pada Desember 2025.

Terkait isu Daerah Otonom Baru, Ika menegaskan bahwa Bappenas akan mengacu pada keputusan Kementerian Dalam Negeri. Prioritas utama saat ini, menurutnya, adalah penataan dan pengembangan kawasan Sofifi agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain master plan, ia juga menyinggung soal Daerah Otonom Baru (DOB) yang ramai dibicarakan.

“Soal DOB itu kita akan mengacu kepada apa yang diputuskan oleh Mendagri itulah yang menjadi acuan kita saat ini, yang penting diprioritaskan adalah penataan dan pengembangan kawasan terlebih dahulu agar lebih optimal dan juga bisa lebih sustainable,” Ujarnya.

Terpisah, Kesultanan Tidore melalui Sowohi Kie, Ishak Naser, menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Sofifi.

Dukungan ini ditegaskan bukan sebagai isu politis, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Ishak Naser memberikan sejumlah penekanan terkait konsep dan batas wilayah pembangunan.

“Tidak ada nuansa politis, tidak ada. Intinya proses percepatan pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi ini, bukan sebagai konteks daerah otonomi baru yah, tapi sebagai kawasan pusat pemerintahan ibu kota,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa konsep pengembangan Sofifi harus melibatkan dan mengakomodasi keinginan empat kesultanan, yaitu Tidore, Jailolo, Bacan, dan Ternate, agar Sofifi menjadi milik bersama.

Hal ini pun menjadi salah satu poin utama yang diarahkan oleh pihak kesultanan.

Ishak juga mengingatkan pentingnya kejelasan batas wilayah yang harus mengacu pada undang-undang.

“Sudah jelas, hanya ada dalam wilayah kecamatan Oba, tidak boleh tambah yang lain-lain,” Pungkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Sumber Berita : Amat

Berita Terkait

GMNI Desak Kapolda Malut: Hentikan Seremonial, Berantas PETI Halsel
Praktisi Hukum Ingatkan Pemkot Tidore: Hibah Rp4,8 Miliar ke Kejari Bisa Jadi Temuan BPK
KONI Maluku Utara Bantah Dugaan Mark-Up Anggaran Porprov V, Sebut Tudingan GIPERS Tidak Berdasar
Dinas Perkim dan Kejari Tidore Diduga Bersekongkol: Tega Kuras Anggaran Rakyat Rp4,8 M di Tengah Defisit
Diduga Kejar Untung, Direktur PT Cimendang Sakti Kontrakindo Tinggalkan Utang
Eks Anggota DPRD Halsel Diduga Jadi Mafia Minyak Tanah, Jual BBM Subsidi Rp10 Ribu Per Liter
Sukses Gelar Rakerda, Ini Pesan Ketua DPD KNPI Halsel
Terima Hibah Rp4,8 Miliar saat Daerah Defisit, Kejari Tidore Dilaporkan ke Jamwas

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 13:29

GMNI Desak Kapolda Malut: Hentikan Seremonial, Berantas PETI Halsel

Senin, 29 Juni 2026 - 11:06

Praktisi Hukum Ingatkan Pemkot Tidore: Hibah Rp4,8 Miliar ke Kejari Bisa Jadi Temuan BPK

Senin, 29 Juni 2026 - 09:36

KONI Maluku Utara Bantah Dugaan Mark-Up Anggaran Porprov V, Sebut Tudingan GIPERS Tidak Berdasar

Minggu, 28 Juni 2026 - 20:44

Dinas Perkim dan Kejari Tidore Diduga Bersekongkol: Tega Kuras Anggaran Rakyat Rp4,8 M di Tengah Defisit

Minggu, 28 Juni 2026 - 14:30

Eks Anggota DPRD Halsel Diduga Jadi Mafia Minyak Tanah, Jual BBM Subsidi Rp10 Ribu Per Liter

Minggu, 28 Juni 2026 - 06:27

Sukses Gelar Rakerda, Ini Pesan Ketua DPD KNPI Halsel

Minggu, 28 Juni 2026 - 05:28

Terima Hibah Rp4,8 Miliar saat Daerah Defisit, Kejari Tidore Dilaporkan ke Jamwas

Sabtu, 27 Juni 2026 - 18:37

Rakyat Miskin Bertambah, Wali Kota Tidore Malah Manjakan Jaksa Pakai APBD Rp4,8 Miliar

Berita Terbaru