LIRA: Keterlambatan Proyek Labkesmas Tidore Disebabkan PPK Tak Kompeten

- Penulis Berita

Minggu, 19 Oktober 2025 - 07:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

TIDORE,Coretansatu.com- Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kota Tidore Kepulauan senilai Rp12,8 miliar yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 mengalami keterlambatan 50 hari dari jadwal.

Dugaan ini mengarah pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Tidore, Saiful Salim, yang disinyalir tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Menurut Koordinator Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku Utara, Said Alkatiri, keterlambatan proyek ini diduga kuat berkaitan dengan minimnya pengetahuan PPK mengenai pengadaan barang dan jasa. ”

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi PPK itu harus memiliki kompetensi memadai yang disimbolkan melalui sertifikat,” ujar Said sambil mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mewajibkan PPK memiliki keahlian khusus, (9/10/25).

Said menjelaskan, tugas PPK sangat vital, seperti merumuskan kerangka acuan kerja dan menyusun rincian biaya. Lambannya PPK dalam menyerahkan dokumen lelang, yang menjadi penyebab utama keterlambatan, menunjukkan adanya masalah kompetensi.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tidore, proses lelang proyek ini menunjukkan kendala. Penandatanganan kontrak baru dilakukan pada 22 Juli 2025, jauh dari jadwal semestinya. Dengan durasi pekerjaan 180 hari kalender, proyek ini kini dikebut di tengah keterlambatan lebih dari 50 hari.

Keterlambatan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. Said memperkirakan kontraktor tidak dikenakan denda keterlambatan dan akan mengebut pekerjaan, yang berpotensi menurunkan kualitas proyek.

Di sisi lain, Kata Said, pemerintah pusat dapat memberikan sanksi berupa penghentian atau pemotongan DAK di tahun berikutnya jika realisasi proyek bermasalah. Tak hanya itu, PPK juga berpotensi dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi hukum.

” Saya perkirakan keterlambatan berpotensi mengancam kualitas proyek, dan penyedia tidak dikenakan keterlambatan denda,” Pungkasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Izin Keramaian Bukan Izin Jual Miras: Polres Halteng Dituding Lamban Tangani Peredaran Miras di THM  
Berita Duka: Wartawan Adenyong Nafis Tutup Usia, Karya dan Dedikasinya Abadi dalam Ingatan
Dukung Olahraga Daerah: Harita Nickel Sumbang 10 Mobil Operasional untuk Sukseskan Porprov V Malut 2026
Jual Beli IUP Haltim Disorot, LKBHMI Cabang Ternate Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas
PW SEMMI Maluku Utara Desak Kejati Segera Tangkap Drs. H. Iqbal Ruray Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Hujan Deras Guyur Kota Weda, Tiga Desa Terendam Banjir: Warga Soroti Kinerja Pemda
Dugaan SPPD Fiktif Rp26,3 Miliar Mengguncang DPRD Ternate, FORMAPAS Desak KPK Tetapkan Tersangka!
Nekat Buka Saat Idul Adha, Star Cave Karaoke Terancam Ditutup Satpol PP Halteng

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 11:58

Formapas Malut Mendesak ESDM dan APH Usut Aktifitas Pertambangan PT HSM Yang Diduga Ilegal.

Senin, 1 Juni 2026 - 06:18

DPP IMM Mendesak APH Segera Periksa Dugaan Penyimpangan di BPBD Halsel: “Jangan Biarkan Kejahatan Anggaran Tumbuh di Atas Penderitaan Rakyat

Kamis, 28 Mei 2026 - 05:42

Usman Mansur Tagih Janji Kejati Malut, Jangan Main-Main dengan Skandal Tunjangan DPRD: Kuntu Daud Harus Bertanggung Jawab!

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:02

Formapas Malut: Desak Cabut IUP PT Priven Lestari, Jangan Korbankan Gunung Wato-Wato Demi Keserakahan Tambang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:51

PP Formapas: Menteri PU Harus Taat Hukum, Copot Kepala BPJN Malut yang Diduga Terseret Pusaran Korupsi dan Polemik MBG

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09

DPP IMM Soroti Utang Proyek BPBD Halsel, Usman Mansur: Jangan Jadikan APBD sebagai Kuburan Transparansi

Senin, 25 Mei 2026 - 17:57

Usman Mansur: Jangan Jadikan Buruh Tumbal Keuntungan Perusahaan, Dugaan Kezaliman di PT Sampoerna Kayoe Harus Diusut!

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:35

Skandal Tambang Haltim Meledak! DPP IMM Minta Aparat Usut Dugaan Izin Bermasalah PT Sumberdaya Arindo

Berita Terbaru