Gubernur Malut Sherly Tjoanda Didapuk Menjadi Duta Posbankum Nasional oleh Menkumham RI

- Penulis Berita

Senin, 13 Oktober 2025 - 06:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maluku Utara,Coretansatu.com – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Supratman Andi Atgas, resmi mendaulat Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos (Sherly Tjoanda), sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Se-Indonesia. Penobatan tersebut diumumkan dalam Peresmian Posbankum yang digelar di Kota Ternate, Senin (13/10/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah membentuk 1.185 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah — mencakup 100 persen desa dan kelurahan pada 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara. Dengan demikian, Maluku Utara turut menyumbang pada total 41.652 Posbankum Nasional yang telah terbentuk di seluruh Indonesia.

“Saya mengapresiasi Ibu Gubernur yang telah mendorong hadirnya Posbankum di seluruh desa dan kelurahan Maluku Utara. Saya yakin keadilan bisa hadir lebih cepat di provinsi ini, dan akan menjadi contoh nasional bagi wilayah lainnya,” ujar Menkumham Supratman.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan bahwa pelayanan hukum dan keadilan merupakan prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hukum adalah jaminan keadilan, dan negara wajib memastikan aksesnya hingga ke tingkat terbawah.

Supratman menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum serta pelatihan paralegal merupakan langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk membuka akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Usai peresmian dan pembukaan pelatihan paralegal, Menkumham meninjau langsung Posbankum yang berada di Kota Ternate.

Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Hukum atas dukungannya terhadap program PosbankumDesa/Kelurahan.

“Keberhasilan ini tidak mungkin terwujud tanpa sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kementerian Hukum. Kami berkomitmen menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi ramah keadilan,” tegasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin.Coretansatu

Berita Terkait

Sikap Cuek Kades Sawadai Soal Isu Nikah Siri Picu Kritik Pedas Praktisi Hukum
Konvoi Piala Dunia di Halsel Berjalan Aman dan Tertib Dibawah Pengawalan Satlantas
Sisa 140 Meter Tak Tuntas, APH Diminta Soroti Proyek BPBD Halsel
PWI Halsel Desak Danyonif 867 Proses Hukum Oknum TNI Diduga Tampar Wartawan saat Nonton Bola
Wartawan Dianiaya Oknum TNI, KNPI Halsel Minta Pelaku Diproses Hukum 1×24 Jam
Utang Rp1,3 Triliun Belum Lunas, Pemprov Malut Minta Persetujuan Pinjam Rp1 Triliun Lagi
Proyek Talud Pantai Darurat di Samat Terancam Mangkrak: Sisa 140 Meter Tak Tuntas
Penganiayaan Guru PPPK di Halsel: Terduga Pelaku Terancam Penjara Lebih dari 5 Tahun

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 08:19

Sikap Cuek Kades Sawadai Soal Isu Nikah Siri Picu Kritik Pedas Praktisi Hukum

Kamis, 16 Juli 2026 - 06:01

Konvoi Piala Dunia di Halsel Berjalan Aman dan Tertib Dibawah Pengawalan Satlantas

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:34

Sisa 140 Meter Tak Tuntas, APH Diminta Soroti Proyek BPBD Halsel

Rabu, 15 Juli 2026 - 08:02

PWI Halsel Desak Danyonif 867 Proses Hukum Oknum TNI Diduga Tampar Wartawan saat Nonton Bola

Rabu, 15 Juli 2026 - 06:36

Wartawan Dianiaya Oknum TNI, KNPI Halsel Minta Pelaku Diproses Hukum 1×24 Jam

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:18

Proyek Talud Pantai Darurat di Samat Terancam Mangkrak: Sisa 140 Meter Tak Tuntas

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:53

Penganiayaan Guru PPPK di Halsel: Terduga Pelaku Terancam Penjara Lebih dari 5 Tahun

Selasa, 14 Juli 2026 - 07:35

Bantah Tuduhan Penyelewengan, SPBUN Sayoang Tegaskan Penyaluran Solar Sesuai Aturan DKP

Berita Terbaru