Gubernur Malut Sherly Tjoanda Didapuk Menjadi Duta Posbankum Nasional oleh Menkumham RI

- Penulis Berita

Senin, 13 Oktober 2025 - 06:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maluku Utara,Coretansatu.com – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Supratman Andi Atgas, resmi mendaulat Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos (Sherly Tjoanda), sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Se-Indonesia. Penobatan tersebut diumumkan dalam Peresmian Posbankum yang digelar di Kota Ternate, Senin (13/10/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah membentuk 1.185 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah — mencakup 100 persen desa dan kelurahan pada 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara. Dengan demikian, Maluku Utara turut menyumbang pada total 41.652 Posbankum Nasional yang telah terbentuk di seluruh Indonesia.

“Saya mengapresiasi Ibu Gubernur yang telah mendorong hadirnya Posbankum di seluruh desa dan kelurahan Maluku Utara. Saya yakin keadilan bisa hadir lebih cepat di provinsi ini, dan akan menjadi contoh nasional bagi wilayah lainnya,” ujar Menkumham Supratman.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan bahwa pelayanan hukum dan keadilan merupakan prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hukum adalah jaminan keadilan, dan negara wajib memastikan aksesnya hingga ke tingkat terbawah.

Supratman menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum serta pelatihan paralegal merupakan langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk membuka akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Usai peresmian dan pembukaan pelatihan paralegal, Menkumham meninjau langsung Posbankum yang berada di Kota Ternate.

Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Hukum atas dukungannya terhadap program PosbankumDesa/Kelurahan.

“Keberhasilan ini tidak mungkin terwujud tanpa sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kementerian Hukum. Kami berkomitmen menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi ramah keadilan,” tegasnya.

Facebook Comments Box

Editor : Admin.Coretansatu

Berita Terkait

Begini Pesan Ketum di Muscab PKB Halsel: Kader Harus Peka Dampak Ekonomi dan Hadirkan Solusi
Muscab PKB Halteng: Mutiara Tekankan Loyalitas, 3 Nama Calon Ketua Resmi Diusulkan
Komitmen Harita Nickel Kembangkan Talenta Lokal, 10 Pemuda Obi Jadi Mekanik Tambang
Tambang Ilegal Doko Jadi Sarang Miras dan Judi, BARAH Desak Polda Malut Segera Tutup
Polisi Dalami Temuan Mayat di Kawasi, Masyarakat Diminta Tidak Berspekulasi
Langkah Tegas Satgas PKH Dipertanyakan, Ada ‘Pengecualian’ untuk PT Smart Marsindo
Karyawan PT. BTG Asal Papua Barat di Temukan Tak Bernyawa
Kantongi Bukti Kuat, KNPI Halsel Sebut Polemik Lahan Alimusu Sudah Selesai

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 14:47

Begini Pesan Ketum di Muscab PKB Halsel: Kader Harus Peka Dampak Ekonomi dan Hadirkan Solusi

Minggu, 19 April 2026 - 09:03

Muscab PKB Halteng: Mutiara Tekankan Loyalitas, 3 Nama Calon Ketua Resmi Diusulkan

Minggu, 19 April 2026 - 08:15

Komitmen Harita Nickel Kembangkan Talenta Lokal, 10 Pemuda Obi Jadi Mekanik Tambang

Sabtu, 18 April 2026 - 14:59

Tambang Ilegal Doko Jadi Sarang Miras dan Judi, BARAH Desak Polda Malut Segera Tutup

Sabtu, 18 April 2026 - 03:14

Polisi Dalami Temuan Mayat di Kawasi, Masyarakat Diminta Tidak Berspekulasi

Jumat, 17 April 2026 - 08:12

Karyawan PT. BTG Asal Papua Barat di Temukan Tak Bernyawa

Jumat, 17 April 2026 - 07:40

Kantongi Bukti Kuat, KNPI Halsel Sebut Polemik Lahan Alimusu Sudah Selesai

Jumat, 17 April 2026 - 03:29

Pangkalan Amigo Diduga Jual Mitan di Atas HET, Warga Payahe Desak Disperindag Turun Tangan

Berita Terbaru