Pamer di TV, Sherly Tjoanda Kuras Rp2 Miliar APBD

- Penulis Berita

Jumat, 10 Oktober 2025 - 13:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE,Coretansatu.com– Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda tengah disorot publik. Pasalnya, Sherly Tjoanda menghabiskan Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkisar Rp2 miliar, hanya untuk “pamer” di TV nasional. Anggaran tersebut melekat di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Maluku Utara.

Untuk diketahui, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos sudah lima kali mengubah anggaran dengan alasan agar APBD bermanfaat bagi masyarakat. Namun, muncul pertanyaan apakah perubahan ini efektif. Soalnya, di tengah upaya hemat anggaran, malah muncul dugaan dana miliaran rupiah dipakai untuk kegiatan Gubernur tampil langsung (live) di berbagai stasiun televisi.

“Berdasarkan investigasi ada dugaan kuat beberapa OPD menganggarkan dana untuk live gubernur di TV. Salah satunya Dinas Kominfo. Bahkan, ada juga anggaran khusus untuk tim kreator gubernur,” ungkap Ketua PSMP Malut Mudasir Ishak, Jum’at (10/10/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mudasir mengatakan, selama ini publik merasa bahwa gubernur ketika tampil live di TV karena diundang stasiun TV. Padahal, sejatinya stasiun tersebut digunakan dengan skema pembayaran menggunakan APBD.

“Jadi, ibu gub sekali tampil di TV itu tidak gratis. ini supaya publik tahu, itu dianggarkan sekitar Rp 2 miliar,” tegasnya.

Sumber internal di Dinas Kominfosandi mengungkapkan, biaya untuk sekali siaran langsung di media televisi bisa mencapai 250 juta rupiah. Jika Gubernur sudah puluhan kali tampil live, tentu ada miliaran rupiah yang dialokasikan.

Angka ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Maluku Utara yang masih banyak menghadapi kemiskinan dan masalah infrastruktur.

“Saat masyarakat susah, anggaran daerah malah dipakai untuk pencitraan Gubernur di televisi. Apakah ini yang disebut berpihak pada rakyat?” ujar sumber tersebut.

Mudasir Ishak mendesak DPRD dan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki alokasi anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan Gubernur di setiap stasiun TV. “Apa manfaatnya tampil live di TV dengan anggaran miliaran rupiah, sementara banyak program yang dijanjikan kepada masyarakat masih belum berjalan. Kami minta APH segera selidiki, jangan pamer di atas penderitaan rakyat,” kata dia.

Hingga berita ini diterbitkan, Wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Kominfosandi Maluku Utara, H. Iksan R. A. Arsad. Namun upaya konfirmasi enggan direspons.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Berita Duka: Wartawan Adenyong Nafis Tutup Usia, Karya dan Dedikasinya Abadi dalam Ingatan
Dukung Olahraga Daerah: Harita Nickel Sumbang 10 Mobil Operasional untuk Sukseskan Porprov V Malut 2026
Jual Beli IUP Haltim Disorot, LKBHMI Cabang Ternate Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas
PW SEMMI Maluku Utara Desak Kejati Segera Tangkap Drs. H. Iqbal Ruray Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Hujan Deras Guyur Kota Weda, Tiga Desa Terendam Banjir: Warga Soroti Kinerja Pemda
Dugaan SPPD Fiktif Rp26,3 Miliar Mengguncang DPRD Ternate, FORMAPAS Desak KPK Tetapkan Tersangka!
Nekat Buka Saat Idul Adha, Star Cave Karaoke Terancam Ditutup Satpol PP Halteng
Di Tengah Gemerlap Industri Nikel, BPK Temukan Kekurangan Pungutan Pajak Listrik Halteng Capai Rp7,9 Miliar

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:04

Rp 2,2 Triliun Kerugian Lingkungan Diduga Menganga, DPP IMM: PT. Halmahera Sukses Mineral Jangan Tutup Mata Perusak Ekologi

Senin, 1 Juni 2026 - 06:18

DPP IMM Mendesak APH Segera Periksa Dugaan Penyimpangan di BPBD Halsel: “Jangan Biarkan Kejahatan Anggaran Tumbuh di Atas Penderitaan Rakyat

Kamis, 28 Mei 2026 - 05:42

Usman Mansur Tagih Janji Kejati Malut, Jangan Main-Main dengan Skandal Tunjangan DPRD: Kuntu Daud Harus Bertanggung Jawab!

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:02

Formapas Malut: Desak Cabut IUP PT Priven Lestari, Jangan Korbankan Gunung Wato-Wato Demi Keserakahan Tambang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:51

PP Formapas: Menteri PU Harus Taat Hukum, Copot Kepala BPJN Malut yang Diduga Terseret Pusaran Korupsi dan Polemik MBG

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09

DPP IMM Soroti Utang Proyek BPBD Halsel, Usman Mansur: Jangan Jadikan APBD sebagai Kuburan Transparansi

Senin, 25 Mei 2026 - 17:57

Usman Mansur: Jangan Jadikan Buruh Tumbal Keuntungan Perusahaan, Dugaan Kezaliman di PT Sampoerna Kayoe Harus Diusut!

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:35

Skandal Tambang Haltim Meledak! DPP IMM Minta Aparat Usut Dugaan Izin Bermasalah PT Sumberdaya Arindo

Berita Terbaru