TERNATE,Coretansatu.com– Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda tengah disorot publik. Pasalnya, Sherly Tjoanda menghabiskan Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkisar Rp2 miliar, hanya untuk “pamer” di TV nasional. Anggaran tersebut melekat di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Maluku Utara.
Untuk diketahui, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos sudah lima kali mengubah anggaran dengan alasan agar APBD bermanfaat bagi masyarakat. Namun, muncul pertanyaan apakah perubahan ini efektif. Soalnya, di tengah upaya hemat anggaran, malah muncul dugaan dana miliaran rupiah dipakai untuk kegiatan Gubernur tampil langsung (live) di berbagai stasiun televisi.
“Berdasarkan investigasi ada dugaan kuat beberapa OPD menganggarkan dana untuk live gubernur di TV. Salah satunya Dinas Kominfo. Bahkan, ada juga anggaran khusus untuk tim kreator gubernur,” ungkap Ketua PSMP Malut Mudasir Ishak, Jum’at (10/10/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mudasir mengatakan, selama ini publik merasa bahwa gubernur ketika tampil live di TV karena diundang stasiun TV. Padahal, sejatinya stasiun tersebut digunakan dengan skema pembayaran menggunakan APBD.
“Jadi, ibu gub sekali tampil di TV itu tidak gratis. ini supaya publik tahu, itu dianggarkan sekitar Rp 2 miliar,” tegasnya.
Sumber internal di Dinas Kominfosandi mengungkapkan, biaya untuk sekali siaran langsung di media televisi bisa mencapai 250 juta rupiah. Jika Gubernur sudah puluhan kali tampil live, tentu ada miliaran rupiah yang dialokasikan.
Angka ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Maluku Utara yang masih banyak menghadapi kemiskinan dan masalah infrastruktur.
“Saat masyarakat susah, anggaran daerah malah dipakai untuk pencitraan Gubernur di televisi. Apakah ini yang disebut berpihak pada rakyat?” ujar sumber tersebut.
Mudasir Ishak mendesak DPRD dan aparat penegak hukum (APH) untuk menyelidiki alokasi anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan Gubernur di setiap stasiun TV. “Apa manfaatnya tampil live di TV dengan anggaran miliaran rupiah, sementara banyak program yang dijanjikan kepada masyarakat masih belum berjalan. Kami minta APH segera selidiki, jangan pamer di atas penderitaan rakyat,” kata dia.
Hingga berita ini diterbitkan, Wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Kominfosandi Maluku Utara, H. Iksan R. A. Arsad. Namun upaya konfirmasi enggan direspons.
Editor : Admin Coretansatu.com








