TIDORE,Coretansatu.Com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan memastikan akan menggelar tes urine massal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 September 2025, bertempat di Kantor Wali Kota Tidore.
Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan, Kombes Pol. M. Fadris, menegaskan pemeriksaan tahap awal akan menyasar langsung jajaran pejabat tinggi. “Untuk hari Senin, Pak Wali, Wakil, Sekda, dan Kadis-kadis,” tegas Fadris saat diwawancarai, Kamis (25/9/2025).
Langkah tegas ini, kata dia, merupakan tindak lanjut atas permintaan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Permintaan itu muncul setelah terungkap 13 pegawai Pemkot Tidore yang sebelumnya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dalam tes acak beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah bentuk komitmen pimpinan daerah untuk membersihkan birokrasi dari penyalahgunaan narkotika. Tidak boleh ada toleransi,” ujar Fadris.
Ia menambahkan, tes urine tidak akan berhenti pada lingkup pejabat eselon II atau kepala dinas saja. Pihaknya sudah menyiapkan skema pemeriksaan berjenjang hingga ke seluruh aparatur, termasuk perangkat kelurahan. “Semua akan dilakukan step by step sampai ke kelurahan,” terangnya.
Selain menyisir aparatur sipil negara, BNN juga memastikan kesiapan sarana pemeriksaan. Alat tes urine disediakan dalam jumlah cukup, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis. “Sarana dan prasarana menjadi kunci, dan itu sudah kita pastikan siap,” tambahnya.
Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, sebelumnya menekankan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari pencegahan dini. Menurutnya, pejabat publik harus memberi teladan dalam upaya memerangi narkoba. “Kalau pimpinan bersih, barulah bisa menuntut bawahan untuk bersih,” tandasnya.
Publik Tidore sendiri menyambut positif kebijakan ini. Sejumlah tokoh masyarakat menilai, keterlibatan langsung pucuk pimpinan daerah dalam tes urine adalah langkah berani yang sekaligus menunjukkan keseriusan Pemkot dalam perang melawan narkoba.
Dengan langkah ini, Pemkot Tidore Kepulauan bersama BNN berharap dapat menutup ruang gerak narkoba di kalangan birokrasi. “Kami ingin memastikan pemerintahan yang bersih, sehat, dan benar-benar melayani rakyat,” pungkas Fadris.
Editor : Admin.Coretansatu
