Maladministrasi Pelantikan Kades Memanas, Ombudsman Resmi Bawa Pemkab Halsel ke Kemendagri

- Penulis Berita

Kamis, 9 April 2026 - 06:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Praktis Hukum Bambang joisangadji SH

Foto: Praktis Hukum Bambang joisangadji SH

HALSELCoretansatu.com– Polemik pelantikan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan kini bergulir hingga ke tingkat pusat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara dikabarkan akan membahas kasus ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dugaan pengabaian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Kabar ini disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum para pemenang gugatan, Bambang Joisangadji, SH, yang mengonfirmasi perkembangan penanganan laporan kliennya.

Bambang menjelaskan, laporan ini diajukan atas nama dua pihak yang telah memenangkan perkara di PTUN, namun hingga kini belum dilantik atau keputusannya diabaikan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya mewakili Yakobus Tawale dari Desa Kuwo, Kecamatan Gane Timur Selatan, dan Elvis Kela dari Desa Loleongusu, Kecamatan Mandioli Utara. Keduanya telah menang di Pengadilan TUN, namun putusannya seolah tidak dihiraukan,” ungkap Bambang, Rabu (9/4/2026).

Menurutnya, Ombudsman Perwakilan Maluku Utara telah memberikan informasi resmi bahwa kasus ini akan dibawa ke tingkat Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, menjadi pihak yang terlapor karena dinilai tidak menjalankan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Intinya, laporan kami terkait pengabaian putusan PTUN oleh Pemda Halsel akan didiskusikan langsung dengan Kemendagri. Kami menunggu jadwal resmi dari pusat,” tegasnya.

Saat ini, proses masih menunggu respons dan penjadwalan resmi dari Kemendagri. Jika jadwal sudah ditetapkan, maka tahapan klarifikasi atau pemeriksaan berpotensi dilakukan dalam waktu dekat.

Hingga berita ini dipublish, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun Bupati Bassam Kasuba terkait rencana pembahasan di tingkat pusat tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepatuhan pemerintah daerah terhadap putusan pengadilan, serta nasib para calon kepala desa yang telah menang secara hukum namun belum bisa menjabat.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Sumber Berita : Delon

Berita Terkait

Berita Duka: Wartawan Adenyong Nafis Tutup Usia, Karya dan Dedikasinya Abadi dalam Ingatan
Dukung Olahraga Daerah: Harita Nickel Sumbang 10 Mobil Operasional untuk Sukseskan Porprov V Malut 2026
Jual Beli IUP Haltim Disorot, LKBHMI Cabang Ternate Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi hingga Tuntas
PW SEMMI Maluku Utara Desak Kejati Segera Tangkap Drs. H. Iqbal Ruray Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Hujan Deras Guyur Kota Weda, Tiga Desa Terendam Banjir: Warga Soroti Kinerja Pemda
Dugaan SPPD Fiktif Rp26,3 Miliar Mengguncang DPRD Ternate, FORMAPAS Desak KPK Tetapkan Tersangka!
Nekat Buka Saat Idul Adha, Star Cave Karaoke Terancam Ditutup Satpol PP Halteng
Di Tengah Gemerlap Industri Nikel, BPK Temukan Kekurangan Pungutan Pajak Listrik Halteng Capai Rp7,9 Miliar

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:04

Rp 2,2 Triliun Kerugian Lingkungan Diduga Menganga, DPP IMM: PT. Halmahera Sukses Mineral Jangan Tutup Mata Perusak Ekologi

Senin, 1 Juni 2026 - 06:18

DPP IMM Mendesak APH Segera Periksa Dugaan Penyimpangan di BPBD Halsel: “Jangan Biarkan Kejahatan Anggaran Tumbuh di Atas Penderitaan Rakyat

Kamis, 28 Mei 2026 - 05:42

Usman Mansur Tagih Janji Kejati Malut, Jangan Main-Main dengan Skandal Tunjangan DPRD: Kuntu Daud Harus Bertanggung Jawab!

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:02

Formapas Malut: Desak Cabut IUP PT Priven Lestari, Jangan Korbankan Gunung Wato-Wato Demi Keserakahan Tambang!

Selasa, 26 Mei 2026 - 04:51

PP Formapas: Menteri PU Harus Taat Hukum, Copot Kepala BPJN Malut yang Diduga Terseret Pusaran Korupsi dan Polemik MBG

Senin, 25 Mei 2026 - 18:09

DPP IMM Soroti Utang Proyek BPBD Halsel, Usman Mansur: Jangan Jadikan APBD sebagai Kuburan Transparansi

Senin, 25 Mei 2026 - 17:57

Usman Mansur: Jangan Jadikan Buruh Tumbal Keuntungan Perusahaan, Dugaan Kezaliman di PT Sampoerna Kayoe Harus Diusut!

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:35

Skandal Tambang Haltim Meledak! DPP IMM Minta Aparat Usut Dugaan Izin Bermasalah PT Sumberdaya Arindo

Berita Terbaru