HALSEL,Coretansatu.com – Polemik kegiatan retret yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan (Halsel) terus bergulir. Sorotan kini datang dari praktisi hukum Maluku Utara, Bambang Joisangadji, S.H, yang menilai penggunaan dana desa tanpa Musyawarah Desa (Musdes) serta perintah percepatan APBDes perubahan oleh Kadis DPMD merupakan indikasi pelanggaran serius terhadap tata kelola keuangan desa.
Menurut Bambang, penggunaan anggaran untuk kegiatan retret tanpa proses Musdes merupakan pelanggaran terang terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
“Peraturan sudah jelas, setiap perubahan kegiatan dan penggunaan dana desa wajib dibahas dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes. Kalau kegiatan retret itu dilaksanakan tanpa Musdes, maka itu tindakan di luar mekanisme hukum dan bisa dikategorikan sebagai penyelewengan,” tegas Bambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti instruksi Kepala Dinas DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab, yang dalam pesan grup WhatsApp meminta seluruh kepala desa mempercepat pengesahan APBDes perubahan menjelang pelaksanaan kegiatan retret.
“Itu bentuk intervensi terhadap otonomi desa. Kepala Dinas tidak boleh mengarahkan isi APBDes, apalagi untuk kepentingan nonprioritas seperti retret. Desa memiliki kewenangan penuh mengatur keuangannya berdasarkan hasil Musdes, bukan perintah dinas,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, ia menilai langkah percepatan APBDes di akhir tahun berpotensi menjadi modus pembenaran administratif atas penggunaan dana yang sudah lebih dulu dikeluarkan.
“Ini praktik manipulasi yang berbahaya. Biasanya dana sudah dipakai lebih dulu, baru kemudian dicarikan dasar hukum di atas kertas.
Editor : Admin Coretansatu.com
