Halut,Coretansatu.com — Himpunan Pelajar Mahasiswa Galela Utara (HIPMA-GALUT) Provinsi Maluku Utara melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Halmahera Utara yang dinilai abai terhadap nasib perkebunan milik warga pascabanjir besar yang melanda Kecamatan Galela Utara, tepatnya di Kali Aru, Desa Bobisingo.
Banjir yang terjadi pada 7 dan 13 Januari 2026 tersebut bukan hanya merusak akses jalan dan jembatan hingga lumpuh total, tetapi juga menyeret ratusan bahkan ribuan tanaman perkebunan jangka panjang milik warga, seperti kelapa, pala, dan cokelat (kakao), yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat.
Ketua Umum HIPMA-GALUT, Taslim Litimi, menyebut bencana banjir Kali Aru sebagai salah satu bencana terbesar yang pernah dialami masyarakat Galela Utara. Ia menegaskan bahwa kerugian terbesar bukan hanya pada infrastruktur, tetapi pada hilangnya harta dan sumber ekonomi warga petani yang lenyap terbawa derasnya arus banjir
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mencatat, ratusan hingga ribuan pohon perkebunan warga ikut hanyut. Ini bukan kerugian kecil, melainkan pukulan telak bagi keberlangsungan hidup petani Desa Bobisingo,” tegas Taslim.
Meski sempat ada kunjungan dari pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekda Provinsi, hingga Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ke lokasi bencana, HIPMA-GALUT menilai kunjungan tersebut tidak memberikan solusi konkret bagi warga yang kehilangan lahan dan hasil perkebunan mereka.
“Dari pantauan kami, Pemprov Malut dan Pemda Halut hanya terfokus pada perbaikan jembatan dan jalan yang rusak, sementara kerusakan lahan serta perkebunan warga seolah diabaikan begitu saja,” ujar Taslim.
HIPMA-GALUT secara tegas mendesak pemerintah provinsi dan daerah agar tidak menutup mata terhadap penderitaan petani. Pemerintah diminta segera melakukan rehabilitasi lahan terdampak banjir, yakni upaya pemulihan kondisi lingkungan dan perkebunan agar dapat kembali dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran pemerintah pascabanjir, namun apresiasi itu tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk mengurus infrastruktur, sementara rakyat kehilangan sumber hidupnya,” tegasnya.
HIPMA-GALUT memastikan akan terus mendorong dan menyuarakan tuntutan kepada Pemprov Malut dan Pemda Halut agar penanganan pascabanjir dilakukan secara menyeluruh, adil, dan berpihak pada rakyat, khususnya para petani yang hingga kini masih menanggung dampak paling parah dari bencana tersebut.
Editor : Editor_Coretansatu
Sumber Berita : Taslim Barakati
