TERNATE,Coretansatu.com — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate diminta memiliki data potensi yang akurat dan terukur sebagai dasar utama penetapan target PAD. Penegasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, di hadapan Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, serta seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, dalam rapat perdana awal tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate dan dihadiri seluruh pimpinan OPD, termasuk OPD pengelola PAD, pada Selasa, 6 Januari 2026.
Dalam forum resmi itu, Wakil Wali Kota Nasri Abubakar berulang kali menekankan pentingnya data potensi sebagai tolok ukur penetapan PAD dAri berbagai sektor. Menurutnya, tanpa basis data yang akurat, penetapan target PAD berisiko tidak realistis dan sulit dievaluasi secara objektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data potensi ini sangat penting, bukan hanya untuk menetapkan target PAD, tetapi juga untuk mengukur capaian kinerja setiap tahun dalam pengelolaan PAD,” tegas Nasri.
Ia menjelaskan, data potensi yang valid akan menjadi gambaran nyata dalam proses evaluasi pencapaian PAD, sekaligus menjadi dasar perencanaan dan penetapan sumber-sumber PAD tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Nasri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate tidak boleh terpaku pada sumber PAD yang selama ini sudah berjalan. Menurutnya, masih banyak potensi PAD lain yang belum tergarap secara maksimal dan membutuhkan pemetaan serta pendataan yang serius oleh OPD terkait.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara ini, meyakini bahwa apabila seluruh OPD Pengelola PAD menggunakan data potensi yang lebih akurat, maka PAD tahun 2026 dipastikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu dapat menekan tingkat kebocoran.
Tak hanya itu, Nasri juga menekankan bahwa pengelolaan PAD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena seluruh pendapatan daerah pada akhirnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Pengelolaan PAD harus transparan. Ini uang rakyat yang harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan,” tandasnya.
Rapat perdana ini menjadi penegasan awal komitmen Pemkot Ternate di tahun 2026 untuk memperkuat tata kelola PAD berbasis data, transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan yang lebih terukur demi kepentingan masyarakat luas.
Editor : Admin Coretansatu.com
