Aksi Pemalangan Jalan di Kawasi Dinilai Keliru, KNPI Halsel Desak APH Segera Bertindak

- Penulis Berita

Kamis, 30 April 2026 - 06:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua DPD KNPI kabupaten Halmahera Selatan, Sefnat Tagaku

Foto: Ketua DPD KNPI kabupaten Halmahera Selatan, Sefnat Tagaku

HALSELCoretansatu.com– Aksi demonstrasi hingga pemalangan jalan yang dilakukan sekelompok warga di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, dinilai telah melampaui batas aturan dan sangat mengganggu. Terlebih lagi, lokasi aksi berada di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.

Penilaian ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Halmahera Selatan, Sefnat Tagaku, Kamis (30/4/2026). Menurutnya, setiap warga memang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di depan umum, namun hak tersebut harus dijalankan secara tertib, aman, dan tidak merugikan pihak lain.

“Penyampaian pendapat di kawasan perusahaan ini sudah sangat mengganggu dan meresahkan. Apalagi lokasinya berdekatan dengan lingkungan pemukiman serta berada di wilayah PSN yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak dan menertibkan aksi yang sudah tidak lagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Sefnat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih jauh, Sefnat menilai gerakan yang terjadi di Kawasi tersebut sudah keluar dari substansi persoalan yang sebenarnya. Pasalnya, isu utama yang diangkat adalah sengketa lahan yang dipersoalkan pihak Alimusu, yang secara hakikat merupakan masalah agraria dan ruang penyelesaiannya sudah jelas berada di meja hijau atau lembaga peradilan.

“Masalah yang dituntut itu ranahnya di pengadilan, karena menyangkut sengketa lahan. Kenapa harus membuat keributan di luar yang justru jauh dari substansi penyelesaian? Apalagi gerakan yang dibangun kini mulai mengganggu ketertiban umum dan tercium kuat adanya aroma penghasutan yang sangat berbahaya jika dibiarkan terus berlanjut,” ujarnya dengan nada tegas.

Karena itu, Sefnat kembali menegaskan agar pihak berwajib tidak lagi menunda langkah penindakan. Ia berharap APH dapat bertindak tegas dan proporsional demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas di kawasan strategis tersebut.

“Jangan sampai kepentingan umum dan pembangunan terhambat hanya karena tindakan segelintir orang yang sengaja menciptakan keributan. Sekali lagi, APH harus segera bersikap demi menjaga kenyamanan dan keamanan kita bersama,” pungkas Sefnat.

Facebook Comments Box

Editor : Admin Coretansatu.com

Berita Terkait

Kasus Minyakita di Morotai: Penetapan Tersangka Diduga Gunakan Dokumen Palsu, Kuasa Hukum Lapor ke Polda Malut
24 Pengacara Siap Dampingi Nurjaya Bongkar Dugaan Korupsi di DPRD Ternate
Warga Gane Luar Siap Boikot Pulau Widi Jika Kebutuhan Dasar Tak Dipenuhi!
Dua Pekan Dipalang, Akhirnya Pemerintah Desa Soligi Minta Akses Jalan Menuju Kawasi Segera Dibuka
Antisipasi May Day, Camat Weda Tengah Minta Warga Tidak Mudah Terhasut Isu yang Belum Jelas
Buruh Perempuan: Tulang Punggung Ekonomi di Balik Beban dan Tantangan Struktural
Skandal Rp159 Miliar di Halbar: GPM Desak Kejati Segera Seret Eks Kepala Bapenda
GPM Malut Unjuk Rasa di Kejati: Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Kali Senilai Rp7 Miliar Lebih

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 02:19

Kasus Minyakita di Morotai: Penetapan Tersangka Diduga Gunakan Dokumen Palsu, Kuasa Hukum Lapor ke Polda Malut

Jumat, 1 Mei 2026 - 13:51

24 Pengacara Siap Dampingi Nurjaya Bongkar Dugaan Korupsi di DPRD Ternate

Jumat, 1 Mei 2026 - 13:34

Warga Gane Luar Siap Boikot Pulau Widi Jika Kebutuhan Dasar Tak Dipenuhi!

Jumat, 1 Mei 2026 - 07:17

Dua Pekan Dipalang, Akhirnya Pemerintah Desa Soligi Minta Akses Jalan Menuju Kawasi Segera Dibuka

Kamis, 30 April 2026 - 14:08

Buruh Perempuan: Tulang Punggung Ekonomi di Balik Beban dan Tantangan Struktural

Kamis, 30 April 2026 - 13:33

Skandal Rp159 Miliar di Halbar: GPM Desak Kejati Segera Seret Eks Kepala Bapenda

Kamis, 30 April 2026 - 11:06

GPM Malut Unjuk Rasa di Kejati: Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Kali Senilai Rp7 Miliar Lebih

Kamis, 30 April 2026 - 09:37

Aksi Anarkis di Kawasi, AMANAT Halsel Desak Polisi Usut Tuntas Perusak Fasilitas Perusahaan

Berita Terbaru