TIDORE,Coretansatu.com– Kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat yang berdampak pada pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai bukan alasan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tidore Kepulauan untuk menghentikan pembangunan infrastruktur. Pemda dituntut lebih agresif menjemput program pusat agar tidak membebani APBD.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazla saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Komunitas Wartawan Kota Tidore (KWATAK) di Rumah Dinas mantan Gubernur Irian Barat, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (12/8/2026). Diskusi tersebut mengusung tema “Menakar Visi Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD
Menurut Nazla, Pemerintah Pusat saat ini menyediakan banyak program alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di daerah. Langkah utamanya adalah dengan memperkuat komunikasi dan lobi ke tingkat pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terus terang saja, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat bagi saya sangat membantu. Misalnya ada program Jembatan Merah Putih, dan saya telah meminta itu untuk dapil saya. Alhamdulillah, di dapil saya dapat empat,” ujar Nazla dalam diskusi tersebut. I
Ia menekankan bahwa Pemda harus mampu membawa aspirasi masyarakat langsung ke kementerian atau lembaga terkait di pusat. Dengan strategi jemput bola tersebut, pembangunan fasilitas publik di Tidore Kepulauan dipastikan tetap berjalan optimal tanpa harus bergantung pada keterbatasan dana APBD.
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Rahmat Wijaya
