HALSEL,Coretansatu.com — Polemik dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran kegiatan retreat Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor terus bergulir. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini secara transparan.
Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh ragu memproses pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Total anggaran kegiatan ini disebut mencapai sekitar Rp6,2 miliar, namun hingga kini data rinci mengenai besaran dana dan kontribusi masing-masing desa di Halsel belum dipublikasikan secara jelas.
“Minimnya transparansi ini memperkuat kecurigaan adanya potensi penyimpangan. Kami mendesak Kejati Malut untuk tidak main-main dan segera memproses hukum pihak-pihak kunci di balik kegiatan ini,” ujar Dani Haris kepada awak media, Sabtu (3/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pusaran kasus ini, dua nama menjadi sorotan utama dan dinilai pantas dipertanggungjawabkan, yaitu:
1. M. Zaki Abdul Wahab (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD Halsel).
2. Abdul Aziz Al-Amary (Kepala Desa Matuting sekaligus Ketua APDESI Halsel).
Keduanya dinilai memiliki peran sentral mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan kegiatan. Publik menilai keterlibatan keduanya sangat krusial sehingga wajib dimintai keterangan dan diusut tuntas.
“Jika ditemukan bukti cukup, kedua figur ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang memegang kendali, maka mereka juga yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain desakan hukum, berbagai kalangan juga meminta agar dilakukan audit khusus oleh BPK RI untuk memastikan sumber dana, mekanisme pengumpulan, hingga laporan pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.
“Jika memang ada unsur penyalahgunaan kewenangan atau kerugian negara, maka siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar salah satu pemerhati kebijakan.
Kasus ini kini menjadi ujian berat bagi penegak hukum di Maluku Utara untuk membuktikan bahwa hukum berlaku adil tanpa tebang pilih. Masyarakat menuntut fakta di balik anggaran fantastis tersebut terungkap secara terang benderang.
Editor : Admin Coretansatu.com
