TERNATE,Coretansatu.com — Di tengah sorotan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, mencuat dugaan serius terkait penggunaan anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah (WKD) Kota Ternate. Anggaran yang nyaris menyentuh angka satu miliar rupiah itu kini dipertanyakan, seiring temuan fakta lapangan yang dinilai tidak sejalan dengan besaran dana yang telah dialokasikan.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Media ini anggaran kebutuhan rumah tangga Wakil Wali Kota Ternate yang melekat pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate tercatat sebesar Rp 991.728.869,00. Namun, hasil penelusuran di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang memantik tanda tanya besar.
Rumah dinas Wakil Wali Kota yang berlokasi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, diketahui hingga kini tidak ditempati dan terkesan dibiarkan terbengkalai. Halaman rumah dipenuhi rumput liar, bangunan tampak tidak terawat, bahkan informasi yang dihimpun menyebutkan aliran listrik sempat disegel akibat keterlambatan pembayaran. Ironisnya, sejak rumah tersebut dikontrak untuk dijadikan rumah dinas, tidak ditemukan adanya pengadaan perabotan maupun fasilitas rumah tangga sebagaimana mestinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan besarnya anggaran yang digelontorkan. Data APBD Induk Tahun Anggaran 2025 menunjukkan alokasi awal kebutuhan rumah tangga Wakil Wali Kota Ternate sebesar Rp 900.000.000,00. Angka ini kemudian bertambah dalam APBD Perubahan sebesar Rp 91.728.869,00, sehingga total keseluruhan mencapai Rp 991.728.869,00.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari pos belanja pada Setda Kota Ternate dengan nomenklatur fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah sebesar Rp 2.366.844.667,00. Anggaran itu dibagi untuk dua pimpinan daerah, yakni penyediaan kebutuhan rumah tangga Wali Kota Ternate sebesar Rp 1.375.115.798,00, dan Wakil Wali Kota Ternate sebesar Rp 991.728.869,00.
Minimnya pemanfaatan rumah dinas, ditambah tidak terlihatnya fasilitas rumah tangga sebagaimana yang dianggarkan, memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran tersebut. Sejumlah pihak menilai, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius aparat pengawas dan penegak hukum agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Upaya konfirmasi terkait realisasi dan peruntukan anggaran hampir satu miliar rupiah itu telah dilakukan oleh media kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Ternate, Faizal Badaruddin. Namun hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada satu pun klarifikasi yang diberikan. Sikap bungkam tersebut justru memperbesar tanda tanya publik atas penggunaan anggaran fasilitas rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang faktanya tidak terlihat di lapangan.
Editor : Admin Coretansatu.com
