Halbar,Coretansatu.com — Dibalik mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, yang menyedot Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN senilai Rp42,9 miliar 2024, tersimpan kuat dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang mencengangkan publik.
Proyek yang dikerjakan PT Mayagi Mandala Putra sejak 25 Maret 2024 dengan masa kontrak 280 hari kalender itu hingga akhir 2025 justru baru mencapai progres sekitar 45 persen. Kondisi ini memicu tanda tanya besar, mengingat anggaran yang dikucurkan tergolong fantastis namun tidak sebanding dengan capaian fisik di lapangan.
Dugaan kian menguat setelah muncul indikasi bahwa proyek RS Pratama Halbar dikendalikan oleh lingkaran keluarga mendiang Beny Laos, suami Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Nama Joni Laos, yang akrab disapa Koko, disebut-sebut memiliki peran sentral dalam pusaran dugaan praktik KKN proyek strategis sektor kesehatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merespons situasi ini, Front Aksi Maluku Utara memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak pandang bulu dan segera mengusut tuntas proyek yang dinilai sarat kejanggalan itu.
“Kami menduga kuat, keterlibatan keluarga Gubernur Maluku Utara membuat penanganan kasus ini seolah mandek. Padahal, persoalan RS Pratama Halbar sudah lama mencuat, mulai dari progres fisik yang tersendat hingga penentuan lokasi yang diduga tidak melalui mekanisme resmi Kementerian Kesehatan,” tegas Koordinator Aksi dalam pernyataannya.
Koordinator Lapangan Front Aksi Malut, Isyadi, juga menyoroti perubahan lokasi proyek yang dinilai tidak transparan. Awalnya, RS Pratama direncanakan dibangun di Kecamatan Loloda, namun secara tiba-tiba dipindahkan ke Kecamatan Ibu tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
“Fakta bahwa proyek ini baru mencapai sekitar 45 persen dengan anggaran puluhan miliar rupiah semakin memperkuat dugaan adanya korupsi berjamaah, baik di level kontraktor, Dinas Kesehatan, hingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” tandas Isyadi.
Front Aksi Malut menegaskan, dalam kasus mangkraknya proyek RS Pratama Halbar yang bersumber dari DAK APBN, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada Kepala Dinas Kesehatan dan kontraktor pelaksana semata. Secara struktural, Bupati Halbar merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan anggaran daerah, termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
“Aktor yang harus dibidik Kejati Malut adalah Bupati Halbar James Uang, Kepala Dinas Kesehatan Novelheins Sakalaty, serta kontraktor pelaksana proyek,” tegas Isyadi.
Selain kasus RS Pratama Halbar, Front Aksi Malut juga membawa sejumlah tuntutan lain dalam rencana aksi mereka, di antaranya:
* Mendesak Kejati Malut memanggil dan memeriksa Kepala Desa Kawasi terkait dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Rp15 miliar periode 2022–2025.
* Mendesak pemeriksaan Kepala BWS dan Dinas PUPR Maluku Utara atas proyek pembangunan irigasi di Morotai senilai Rp24,3 miliar.
* Mendesak pemeriksaan Kepala Dinas PUPR terkait proyek jalan hotmix di Desa Maidi senilai Rp7,3 miliar.
* Mendesak Kajati Malut menindaklanjuti putusan PN Ternate untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan kapal MV Halsel Express 01 dengan tersangka H. Muhamad Kasuba.
Front Aksi Malut menegaskan akan terus mengawal seluruh kasus tersebut dan menuntut Kejati Maluku Utara bertindak tegas demi penegakan hukum dan keadilan, sekaligus mencegah praktik KKN yang dinilai telah merusak pembangunan, khususnya di sektor kesehatan daerah.
Editor : Editor_Coretansatu
Sumber Berita : TB
