HALSEL,Coretansatu.com — Situasi di Desa Toin, Kecamatan Botanglomang, kian memanas. Sudah lebih dari empat bulan kantor desa disegel warga, namun hingga kini tak ada langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Warga menilai Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba seolah membiarkan persoalan yang telah membuat pelayanan publik di desa lumpuh total.
Kemarahan warga Desa Toin memuncak setelah mengetahui Kepala Desa (Kades) Fahmi Taher justru mengikuti kegiatan ret-ret di Jatinangor. Sementara itu, kondisi desa tengah terpuruk dan berbagai persoalan menumpuk tanpa penyelesaian. “Apa untungnya ret-ret bagi masyarakat kalau urusan desa saja terbengkalai?” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Ironisnya, keikutsertaan Fahmi Taher dalam kegiatan tersebut diduga menggunakan dana desa. Warga menuding, uang rakyat dihamburkan tanpa manfaat yang jelas, sementara berbagai kebutuhan dasar pemerintahan desa justru terbengkalai. “Kantor desa dipalang, listrik tak terbayar, tapi kades jalan-jalan ke luar daerah,” ujar sumber lain yang enggan disebutkan namanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih parah lagi, honor para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa dikabarkan belum dibayarkan selama sembilan bulan. Padahal, dana desa setiap tahun terus digelontorkan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyelewengan anggaran yang sengaja ditutupi oleh pihak terkait.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan soal biaya meteran listrik yang sebelumnya telah mereka pasang secara mandiri, namun hingga kini belum diganti oleh pihak pemerintah desa. “Kami yang keluar uang, tapi kades tidak tanggung jawab. Janji diganti sampai sekarang nihil,” tutur seorang warga yang ikut memalang kantor desa.
Warga menilai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel ikut berperan dalam membiarkan situasi ini berlarut-larut. Menurut mereka, sudah berkali-kali Kades Toin dipanggil untuk dimintai klarifikasi, namun tak ada tindakan nyata. “DPMD ini sudah tidak berguna, panggil berkali-kali, tapi ujungnya dilindungi juga,” tegas warga
Lebih jauh, warga mencurigai adanya hubungan gelap antara oknum DPMD dan Kades Toin terkait aliran dana desa. Dugaan ini muncul karena tidak adanya sanksi tegas meski berbagai pelanggaran telah mencuat ke publik. “Mungkin ada bagi-bagi uang di belakang meja, makanya DPMD diam saja,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada getir.
Warga kini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah, khususnya Bupati Halsel, telah gagal menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Mereka menganggap pembiaran terhadap kasus Desa Toin menjadi bukti lemahnya moral dan integritas kepemimpinan di tingkat kabupaten. “Bupati seakan tutup mata. Kami kecewa berat,” kata warga lainnya.
Kemarahan itu kini berubah menjadi ancaman politik. Warga dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak lagi percaya terhadap pemerintahan Bassam Kasuba. “Cukup Bassam satu periode saja. Kalau nanti ada calon dari keluarga Kasuba lagi, jangan harap kami pilih. Kami sudah bosan dengan janji kosong,” tegas perwakilan warga.
Situasi di Desa Toin kini menjadi simbol krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Di tengah kantor desa yang masih dipalang dan perangkat yang belum menerima haknya, rakyat menunggu tindakan nyata, bukan janji manis, dari pemimpin yang katanya bekerja untuk rakyat, namun justru menikmati uang rakyat di tengah penderitaan warganya.
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Taslim Barakati
