HALSEL,Coretansatu.com — Gelombang kemarahan warga Desa Toin, Kecamatan Botanglomang, semakin tak terbendung. Sudah hampir empat bulan kantor desa dipalang, namun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) seolah diam membisu tanpa tindakan tegas. Warga pun mulai menuding Bupati Halsel (Hasan Ali Bassam Kasuba) sengaja melindungi Kepala Desa (Kades) Toin, Fahmi Taher, yang diduga terlibat berbagai pelanggaran.
Desa yang dulunya tenang itu kini berubah menjadi ladang protes. Berdasarkan informasi yang dihimpun Coretansatu.com, warga telah berulang kali meminta agar Kades Fahmi Taher segera dicopot dari jabatannya. Tuntutan itu muncul karena dugaan kuat bahwa sang kades tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan menelantarkan hak masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi pemicu utama kemarahan warga ialah uang meteran listrik sebesar Rp50 juta yang dipasang secara mandiri oleh warga, namun tak kunjung diganti oleh pihak desa hingga kini. Ironisnya, meski warga sudah menunggu berbulan-bulan, janji-janji perbaikan dari pemerintah daerah tak pernah terbukti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, sejumlah perangkat desa dan anggota BPD Toin juga mengaku belum menerima gaji selama berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari Sembilan bulan tanpa kepastian. Kondisi ini menambah panjang daftar dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Fahmi Taher.
Sebelumnya, masyarakat sudah mendapat janji langsung dari Kepala Inspektorat Halsel bahwa setelah perubahan anggaran dan pencairan dana selesai, pihaknya akan melakukan audit terhadap Kades Toin. Janji itu disampaikan sendiri oleh Kepala Inspektorat di hadapan massa aksi yang datang ke kantor bupati bulan lalu.
Namun, kenyataan berkata lain. Hingga kini audit yang dijanjikan tak pernah dilakukan. Warga pun menilai, Kepala Inspektorat Halsel telah membohongi masyarakat secara terang-terangan. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas internal daerah itu pun makin merosot.
Akibat pemalangan kantor desa yang sudah berlangsung lebih dari empat bulan, aktivitas pemerintahan desa terhenti total. Pengurusan administrasi warga lumpuh, pelayanan masyarakat tersendat, dan situasi sosial di Toin semakin memanas.
Kondisi ini membuat warga menilai, Pemkab Halsel gagal menjaga wibawa pemerintah desa, karena membiarkan permasalahan ini berlarut-larut tanpa solusi konkret. “Kami sudah capek dengan janji. Kalau pemerintah tidak bisa bertindak, berarti mereka semua satu geng dengan kades,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Kemarahan warga semakin membara setelah pertemuan internal antara Bupati Halsel dan masyarakat Desa Toin yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Bupati sendiri sempat berjanji, jika Kades Fahmi Taher terbukti bersalah atau ditetapkan sebagai tersangka, maka dirinya akan segera mencopot sang kades dari jabatannya.
Namun, janji itu kini tinggal kata-kata kosong. Tidak ada tindakan nyata, sementara masyarakat Toin terus menanggung penderitaan akibat pelayanan publik yang mati suri. Warga pun dengan lantang menyebut Bupati Halsel sebagai pembohong besar, karena lebih memilih diam daripada menegakkan keadilan bagi rakyatnya sendiri.
Kini, suara rakyat Desa Toin menggema: “Copot Kades Fahmi Taher, atau kami anggap Pemkab Halsel ikut bermain dalam kejahatan ini!” Sebuah peringatan keras yang seharusnya membuka mata para pemimpin di Halmahera Selatan bahwa kesabaran rakyat sudah di ujung tanduk.
Editor : Admin Coretansatu.com
Sumber Berita : Taslim Barakati
