Jeritan Anak Petani di Tengah Kemarau Panjang dan Karhutla: Harapan yang Terputus di Tengah Jalan

Oleh: Ady H. Adam
Ketua: BARAH Kabupaten Halmahera Selatan

Opini,Coretansatu.com – Di balik hamparan lahan yang mengering dan kebun yang hangus dilalap api, tersimpan kisah pilu para petani yang kini harus menghadapi kenyataan pahit. Harapan yang mereka bangun selama bertahun-tahun seolah terputus di tengah jalan akibat kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah.

Bagi sebagian orang, kemarau mungkin hanya pergantian musim. Namun, bagi petani, kemarau panjang bisa menjadi awal dari hilangnya sumber penghidupan. Apalagi ketika kekeringan diperparah oleh kebakaran yang menghanguskan tanaman dan lahan tempat mereka menggantungkan masa depan keluarga.

Jeritan anak petani bukan sekadar ungkapan kesedihan. Di dalamnya terdapat kegelisahan tentang masa depan, biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, serta harapan untuk hidup layak dari hasil kebun yang selama ini mereka rawat dengan penuh kesabaran.

Bertahun-tahun merawat tanaman, tetapi dalam sekejap harapan itu bisa sirna.

Wilayah yang masuk dalam pendataan Karhutla tersebut meliputi Kecamatan Bacan, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah, Gane Barat Utara, Kayoa, Kayoa Utara, Obi, Obi Barat, dan Obi Selatan.

Kecamatan Obi tercatat memiliki luasan terdampak terbesar, yakni 1.216 hektare. Berikutnya, Gane Barat Utara mencapai 613 hektare, Obi Selatan 483 hektare, Kayoa Utara 436 hektare, dan Kayoa 428 hektare.

Sementara itu, luasan terdampak di Bacan Timur tercatat 46 hektare, Bacan 38 hektare, Obi Barat 12 hektare, Bacan Selatan 5 hektare, dan Bacan Timur Tengah 102 hektare.
Dengan Adanya Kemarau Panjang hingga terjadinya Kebakaran di mana mana ini, Namun sayangnya belum ada Data yang Akurat Kerugian Petani yang Kena Karhutla di wilayahnya masing masing-masing.
Berapa banyak hasil Komediti seperti Palah dan cengkeh, kelapa yang terbakar.

Tanaman pala, cengkih, kelapa, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya tidak tumbuh dalam hitungan hari. Petani harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk merawatnya hingga menghasilkan. Ada yang menunggu bertahun-tahun sebelum dapat menikmati hasil jerih payahnya.

Namun, ketika kemarau panjang dan karhutla datang, semua pengorbanan itu terancam hilang. Tanaman yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru berubah menjadi kenangan pahit. Lahan yang sebelumnya menjanjikan kehidupan kini menyisakan kerusakan dan ketidakpastian.

Kesedihan mereka bukan berarti tidak menerima cobaan. Mereka memahami bahwa kehidupan memiliki tantangan. Akan tetapi, yang membuat keadaan semakin berat adalah ketidakpastian tentang bagaimana mereka harus memulai kembali kehidupan setelah kehilangan sumber penghidupan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: kapan para petani ini bisa bangkit kembali? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kebun mereka? Dari mana biaya hidup keluarga diperoleh selama tanaman belum kembali menghasilkan?

Dan kepada siapa lagi mereka harus mengadu jika bukan kepada pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Bukan Sekadar Bantuan, tetapi Pemulihan Kehidupan

Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Dampak kemarau panjang dan karhutla terhadap petani tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kerusakan lahan atau tanaman yang terbakar.

Ada persoalan ekonomi keluarga yang jauh lebih panjang. Ketika kebun rusak, pendapatan petani dapat terhenti. Ketika pendapatan terhenti, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Anak-anak tetap membutuhkan biaya pendidikan, keluarga tetap membutuhkan makanan, dan kebutuhan hidup tidak bisa menunggu sampai tanaman kembali tumbuh.

Karena itu, penanganan terhadap petani terdampak tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan awal yang bersifat sementara. Bantuan darurat memang penting, tetapi harus diikuti dengan program pemulihan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Pendataan petani dan luas lahan terdampak harus dilakukan secara akurat. Kerusakan tanaman perlu diidentifikasi berdasarkan jenis komoditas dan tingkat kerusakannya. Selanjutnya, pemerintah perlu menyiapkan program rehabilitasi kebun, penyediaan bibit unggul, bantuan sarana produksi, serta pendampingan bagi petani untuk memulihkan lahan mereka.

Lebih dari itu, perlu dipikirkan skema dukungan ekonomi bagi keluarga petani selama masa pemulihan, terutama bagi mereka yang kehilangan sebagian besar sumber pendapatannya.

Sebab, tanaman perkebunan tidak dapat langsung menghasilkan setelah ditanam kembali. Ada proses panjang yang harus dilalui sebelum petani kembali memperoleh pendapatan dari hasil kebunnya.

Jika pemerintah hanya memberikan bantuan sesaat tanpa memikirkan keberlanjutan ekonomi masyarakat, maka persoalan mendasar yang dihadapi petani belum benar-benar terselesaikan.

Jangan sampai bantuan hanya menjadi penghibur sementara di tengah penderitaan yang masih panjang.

APBD Harus Menjawab Jeritan Petani

Momentum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2027 semestinya menjadi ruang penting untuk menjawab persoalan tersebut.

Pemerintah daerah bersama DPRD perlu mempertimbangkan dampak kemarau panjang dan karhutla dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran.

Anggaran pemulihan bagi petani terdampak perlu diperjuangkan berdasarkan data, kebutuhan nyata di lapangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan bibit pala, cengkih, kelapa, serta komoditas lain yang sesuai dengan kondisi wilayah terdampak dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan. Namun, program tersebut harus disertai pendampingan, dukungan sarana produksi, serta langkah konkret untuk membantu petani bertahan selama masa menunggu tanaman kembali menghasilkan.

DPRD, khususnya anggota yang mewakili daerah pemilihan dengan tingkat dampak yang signifikan, juga perlu menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara maksimal.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang harus disalahkan, melainkan tentang bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat.

Jangan sampai penderitaan petani hanya menjadi perhatian ketika bencana terjadi, kemudian terlupakan setelah situasi mulai mereda.

Petani membutuhkan kepastian bahwa negara hadir bukan hanya ketika memberikan bantuan darurat, tetapi juga ketika mereka berjuang membangun kembali kehidupan yang telah hancur.

Melihat Penderitaan yang Mungkin Tidak Kita Rasakan

Kita yang tidak menggantungkan hidup pada hasil kebun mungkin tidak sepenuhnya merasakan betapa beratnya kehilangan tanaman yang dirawat selama bertahun-tahun.

Bagi petani, kebun bukan sekadar hamparan tanah yang ditumbuhi tanaman. Kebun adalah tabungan masa depan, sumber biaya pendidikan anak, penopang kebutuhan keluarga, dan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ketika kebun itu terbakar atau rusak akibat kekeringan, yang hilang bukan hanya tanaman, melainkan juga kesempatan ekonomi yang telah mereka bangun dengan susah payah.

Karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat yang terdampak langsung. Kebijakan yang dibuat harus berangkat dari kebutuhan nyata petani, bukan hanya dari laporan administratif.

Mendengar keluhan mereka adalah langkah awal. Mendata kerugian mereka merupakan bagian dari tanggung jawab. Namun, menghadirkan kebijakan pemulihan yang berkelanjutan adalah bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi kehidupan masyarakat.

Jangan biarkan petani berjuang sendirian menghadapi dampak bencana yang mengancam sumber penghidupan mereka.

Jangan Biarkan Harapan Anak Petani Ikut Terbakar

Pada akhirnya, persoalan kemarau panjang dan karhutla bukan hanya tentang lingkungan, melainkan juga tentang kemanusiaan dan masa depan generasi berikutnya.

Di balik setiap kebun yang rusak, ada keluarga yang sedang berjuang mempertahankan kehidupannya. Di balik setiap tanaman yang hangus, ada harapan seorang ayah dan ibu agar anak-anak mereka dapat bersekolah, tumbuh dengan baik, dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Apabila hari ini mereka kehilangan sumber penghidupan, maka sudah sepatutnya pemerintah memikirkan bagaimana memastikan mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga sembari memulihkan kebunnya.

Jangan sampai anak-anak petani harus ikut menanggung dampak ekonomi berkepanjangan akibat kehilangan mata pencaharian orang tua mereka.

Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat mampu menjawab jeritan ini dengan kebijakan yang nyata?

Apakah penderitaan petani akan dimasukkan dalam prioritas anggaran dan program pemulihan, atau justru dibiarkan berlalu bersama berakhirnya musim kemarau?

Harapan kami sederhana: petani tidak meminta belas kasihan semata. Mereka membutuhkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk kembali membangun kehidupan melalui kerja keras mereka sendiri.

Pemerintah harus hadir bukan hanya untuk mengobati luka hari ini, tetapi juga memastikan masyarakat mampu bangkit pada hari esok.

Sebab, ketika kebun petani terbakar, yang ikut terbakar bukan hanya tanaman, melainkan juga harapan keluarga. Dan ketika harapan itu terputus, negara tidak boleh memilih untuk diam.