Ternate, Coretansatu.Com – Jalan menuju Kantor Wali Kota Ternate pada Rabu (24/09/2025) dipadati massa mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Ternate. Sejak pukul 10.00 WIT hingga menjelang petang pukul 16.40 WIT, mereka menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional dengan menyoroti problem struktural dan lokal yang hingga kini belum terjawab.
Dengan pengeras suara, spanduk tuntutan, dan orasi bergelombang, mahasiswa menegaskan posisi mereka: rakyat kecil, khususnya petani, tidak boleh terus dipinggirkan oleh kebijakan yang abai. Aldi Haris, Ketua FMN Cabang Ternate, memimpin langsung aksi ini bersama kawan-kawannya. Mereka menuding pemerintah kota lamban dalam merespons keluhan warga di sejumlah kelurahan, mulai dari Fora, Kastela, Rua, hingga Kalumata.
Tuntutan FMN terbagi dua: lokal dan nasional.
Secara lokal, mereka menegaskan dua poin utama: mendesak Pemkot segera membebaskan 11 masyarakat Maba Sangaji, serta menuntut penyelesaian serius atas masalah pertanian di Ternate.
Sementara tuntutan nasional lebih tajam: mendesak pemerintah pusat menurunkan beban pajak rakyat (PTN, PBB, iuran, BPJS), mencabut UU Cipta Kerja, menolak Proyek Strategis Nasional yang dianggap merampas lahan rakyat, serta mewujudkan pendidikan ilmiah yang bebas dan berpihak pada rakyat.
Aksi yang berlangsung lebih dari enam jam itu kemudian ditutup dengan hearing antara mahasiswa dan perwakilan Pemkot Ternate. Thamrin Marsaoly, Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, hadir langsung menanggapi tuntutan FMN.
“Persoalan pertanian di beberapa kelurahan, seperti Fora, Kastela, Rua, dan Kalumata, akan segera kita dorong penyelesaiannya. Bahkan lahan reklamasi yang selama ini terbengkalai, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pertanian,” ujar Thamrin.
Ia juga mengakui problem nyata di lapangan. Petani di Kelurahan Fora, misalnya, belum mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah, meski wilayah itu banyak ditanami pala dan cengkeh. Di sisi lain, ketika panen, distribusi hasil pertanian tidak berjalan baik sehingga petani tidak lagi menebus hasil panen mereka. “Ini problem serius di dinas, tapi kami terus berupaya mencari solusi,” tegasnya.
Thamrin juga memastikan akan segera mengganti penyuluh pertanian di Kelurahan Kastela yang dinilai tidak maksimal dalam tugasnya.
Meski respons pemerintah terkesan menjanjikan, mahasiswa FMN menegaskan sikap mereka. “Kami tidak akan berhenti sebelum pemerintah benar-benar mengeksekusi tuntutan kami. Pertanian bukan sekadar slogan, tapi soal hidup rakyat,” pungkas Aldi Haris.
Editor : Admin.Coretansatu
