HALSEL,Coretansatu.Com – Antrian panjang pengambilan Surat Keterangan Dokter (SKD) di RSUD Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Senin (22/9/2025), menuai sorotan tajam. Ratusan peserta tampak berdesak-desakan demi bisa mendapatkan SKD yang telah diterbitkan pihak rumah sakit. Suasana makin ricuh ketika seorang oknum pegawai RSUD diduga menerobos barisan tanpa mengikuti prosedur antrian.
Kejadian ini sontak memantik emosi para peserta yang sejak pagi rela menunggu giliran. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena masih harus berbaris panjang, sementara sang pegawai dengan santainya melangkah ke depan kerumunan tanpa hambatan. “Kami sudah berdiri dari jam 7 pagi, panas-panasan, tiba-tiba ada pegawai masuk ambil SKD tanpa antri. Itu jelas-jelas tidak fair,” ungkap salah satu peserta yang kesal.
Oknum pegawai yang diketahui mengenakan seragam dinas lengkap itu langsung mengklaim bahwa SKD yang diambil adalah milik anaknya. Ia berdalih dirinya bekerja di bagian pengetikan, sehingga merasa memiliki kewajiban sekaligus hak untuk langsung mengambil dokumen tersebut. “Ini SKD anak saya. Saya juga yang ketik, jadi wajarlah kalau saya ambil langsung,” ucapnya dengan enteng saat dikonfirmasi sejumlah peserta.
Namun alasan tersebut justru semakin memicu kemarahan peserta lain. Mereka menegaskan bahwa siapa pun harus mengikuti mekanisme antrian, tanpa terkecuali. “Kalau anaknya mau SKD, ya antri! Jangan karena orang tuanya kerja di rumah sakit, lalu bisa seenaknya. Kami semua juga punya keluarga dan sama-sama butuh SKD itu,” tegas seorang peserta lain yang geram dengan perlakuan diskriminatif tersebut.
Kondisi di depan loket nyaris memanas. Beberapa peserta terdengar saling cekcok lantaran merasa dirugikan oleh sikap oknum pegawai itu. Situasi makin tidak terkendali karena pihak RSUD tampak tidak segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan. Kerumunan pun makin padat, dengan sebagian peserta mendorong dan berdesakan agar tidak semakin tertinggal dalam antrian.
Fenomena ini menambah catatan buruk pelayanan RSUD Labuha di mata masyarakat. Pasalnya, peristiwa serupa disebut bukan kali pertama terjadi. Sejumlah warga mengaku sudah sering melihat adanya praktik “jalan pintas” oleh keluarga pegawai rumah sakit yang dianggap melukai rasa keadilan publik. “Ini bukan baru sekali, sudah sering. Kalau terus begini, rakyat kecil pasti merasa diperlakukan tidak sama,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD Labuha belum memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait insiden tersebut.
Publik menanti penjelasan dan sikap tegas dari rumah sakit untuk mencegah kejadian serupa kembali berulang dan dapat di adili Pegawai yang arogan tersebut.
Masyarakat mendesak agar pihak RSUD segera melakukan evaluasi menyeluruh, serta memberi sanksi tegas kepada oknum pegawai yang terbukti melanggar aturan. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap pelayanan rumah sakit akan semakin runtuh.
Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagaimana penyalahgunaan jabatan bisa merusak prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Ratusan peserta yang harus berdesak-desakan hanya berharap satu hal: keadilan yang sama bagi semua warga, tanpa ada perlakuan istimewa bagi siapa pun, sekalipun anak dari pegawai rumah sakit.
Editor : Admin.Coretansatu
